Bos Bappenas ungkap alasan pembangunan terpusat di Jakarta
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kesenjangan di Indonesia yang masih tinggi menjadi bukti kegagalan program desentralisasi yang dimulai 2001 silam. Selain itu, hal ini juga dikarenakan infrastruktur konektivitas di wilayah luar Jawa belum memadai.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kesenjangan di Indonesia masih besar sebab pemerataan belum menunjukkan hasil yang maksimal, di mana aktivitas Indonesia masih berkutat di Pulau Jawa.
"Pulau Jawa hari ini masih berkontribusi 58 persen terhadap ekonomi Indonesia dan ini kurang bagus ya, kurang seimbang," Kata Menteri Bambang dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 Kementerian Perhubungan di Ruang Mataram Gedung Karya Kemenhub, Kamis (1/2).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang di bangun oleh Staatsspoorwegen (SS) di Yogyakarta untuk menghubungkan jalur kereta api Batavia-Surabaya? Di wilayah Yogyakarta, mereka perlu membangun beberapa jembatan untuk jaringan jalur kereta api itu. Salah satu jembatan kereta api terbilang unik. Selain membentang di atas sebuah sungai, jembatan ini juga membentang di atas jalur kereta api milik perusahaan kereta api Belanda lainnya bernama Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) yang menghubungkan Semarang-Solo-Yogyakarta.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Dia menjelaskan, hal ini merupakan bukti kegagalan program desentralisasi yang dimulai 2001 silam. "Desentralisasi 2001 ternyata proporsi Jawa bukannya tetap atau turun justru malah naik, jadi ide desentralisasi kiat belum sepenuhnya bisa menciptakan pemerataan," ujarnya.
Selain itu, Menteri Bambang mengatakan salah satu penyebab tidak terjadinya pemerataan adalah infrastruktur konektivitas di wilayah luar Jawa belum memadai. Oleh sebab itu, Menteri Bambang meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan aspek konektivitas tersebut.
"Nah karena itulah kita benar-benar harus bisa menyusun perencanaan Tahun 2019 dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan tadi."
Baca juga:
Inflasi Januari 0,62 persen dipicu harga beras, Mendag Enggar sebut stok kurang
Mendag gandeng Mentan stabilkan harga bawang dan jagung
Bos Bappenas: Jumlah warga miskin RI lebih banyak dari total penduduk Australia
2017, sebanyak 14,04 juta wisman berkunjung ke Indonesia
Sri Mulyani kritik penyerapan anggaran Kemenhub tak lebih dari 90 persen