Bos Indofood: Proses administrasi Tax Amnesty kok ruwet banget
Proses ikut Tax Amnesty dinilai sangat panjang dan menyusahkan.
Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Franciscus Welirang mengeluhkan proses administrasi pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya, proses ikut tax amensty tergolong menyusahkan dan sangat panjang.
Misalnya, format dalam formulir pendaftaran, Surat Pernyataan Harta (SPH) dan cara pengisian dengan berbagai item. "Kok rasanya formatnya ruwet banget," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
Dia meminta agar pemerintah mempercayai laporan SPH yang diajukan Wajib Pajak (WP) dengan menggunakan sistem pungutan pajak secara self assessment. Selama ini, wajib pajak dimintai bukti-bukti harta yang harus dilampirkan saat mengajukan tax amnesty.
"Basisnya self assessment dulu, saling mempercayai itu penting. Pemerintah perlu percaya orang yang mengajukan tax amnesty dengan tulus bahwa dia akan mendeklarasikan apa yang dimiliki dan mempercayai kepada pemerintah apa yang dia miliki. Jangan minta bukti ini itu, jadi ruwet administrasi," harap Franky.
Franky berharap pemerintah menjamin kerahasiaan data wajib pajak sehingga tidak ada ketakutan dari masyarakat. "Kita tidak takut ikut tax amnesty, tapi pemerintah juga harus men-threat dalam arti kata sesuatu yang lebih menjamin. Saya kira itu falsafah dasar," terang Franky.
Sebagai perusahaan terbuka, pihaknya menyatakan akan ikut program tax amnesty karena merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). "Indofood perusahaan publik, masa dia ngibulin publik," ucap dia.
Secara tegas, dia meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar menyederhanakan proses administrasi pendaftaran program tax amnesty. "Kalau saya pribadi, pasti mengaku di tax amnesty," tutupnya.
Baca juga:
Selama di Bank Dunia, Sri Mulyani tak bayar pajak tapi isi SPT
MK jamin gugatan UU Tax Amnesty tak diintervensi pemerintah
Sri Mulyani ke mahasiswa UI: topik Tax Amnesty pasti tidak populer
Rini bantah temui Jokowi bahas pengangkatan kembali Arcandra Tahar
Lebih fokus urus Tax Amnesty, suami Menkeu Sri Mulyani cemburu
Ini peraturan menkeu untuk pemilik SPV yang berniat ikut Tax Amnesty
Sambangi istana, Wakil Ketua MK bantah bahas gugatan UU Tax Amnesty