Bos Kadin akui swasta enggan bangun infrastruktur pedalaman
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, mengatakan pengusaha memiliki kendala terkait masalah pendanaan jika harus terlibat dalam proyek infrastruktur daerah terpencil. Sebab, Internal Rate of Return (IRR) atau keuntungan bersih yang didapat dalam waktu dekat tergolong kecil.
Presiden RI Joko Widodo menantang pihak swasta untuk mau mengerjakan proyek infrastruktur di luar Jawa. Tantangan itu dia sampaikan saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang ke-50 tahun, Senin (24/9) malam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, mengatakan pengusaha memiliki kendala terkait masalah pendanaan jika harus terlibat dalam proyek infrastruktur daerah terpencil. Sebab, Internal Rate of Return (IRR) atau keuntungan bersih yang didapat dalam waktu dekat tergolong kecil.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Kapan Danau Setu Patok dibangun? Adapun menurut sejarah, Setu Patok merupakan danau buatan dari yang sebelumnya merupakan leuwi atau bagian dari sungai.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Kapan Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 selesai? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan KIPP selesai pada 2024.
"Jadi memang kita infrastruktur itu kan proyek jangka panjang. Kalau return-nya kecil memang swasta tak tertarik, karena memang kalau hanya dari hitungan bisnis itu bukan yang ideal," sebut dia seperti dikutip Selasa (25/9).
"Ini kan persoalan membangun Indonesia. Jadi secara hitungan politik dan bisnis, itu kurang bagus juga harus dikerjakan. Tentunya kalau di seluruh Indonesia ini, di beberapa daerah secara hitung-hitungan bisnis memang tidak masuk. Biar jalannya dibangun, tapi jumlah kendaraannya tidak sebanyak di Jawa," tuturnya.
Intinya, dia mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin swasta juga ikut terlibat dalam banyak program pembangunan. "Dia bilang, public private partnership untuk infrastruktur ini sebenarnya ingin sekali supaya pihak swasta juga terlibat," ujarnya.
Meski begitu, Rosan menambahkan, omongan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanyalah sebuah kelakar untuk mencairkan suasana saja. "Kita sebenarnya lebih becanda. Soalnya pak Surya Paloh sebenarnya yang bicara, itu ada pesan terselubung dari bapak presiden," ungkap dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Demi majukan RI, Presiden Jokowi tuntut pengusaha miliki jiwa berani berkompetisi
Presiden Jokowi tantang swasta bangun infrastruktur di daerah terpencil
Usia emas, Kadin beri penghargaan 'Tokoh Pemerataan Pembangunan Indonesia' ke Jokowi
Jadi timses Jokowi-Ma'ruf Amin, bos Kadin fokus peningkatan lapangan kerja
Bos Kadin sebut pengusaha siap bawa kembali 40 persen DHE hingga akhir 2018
Kadin lega defisit neraca perdagangan Indonesia Agustus mulai menurun
Kunjungi AS, Menko Luhut cari investor asing untuk Indonesia