Bos KAI larang anak buahnya cuti Natal dan Tahun Baru
"Kalau mau libur natal tahun baru jangan kerja di Kereta Api," tegas Dirut PT KAI Edi Sukmoro.
Semua pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dilarang menggunakan hak cuti selama perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Seluruh karyawan PT KAI diwajibkan masuk kerja.
Ini sesuai dengan instruksi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang mewajibkan pegawai sektor transportasi tetap bekerja di hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Balai Yasa Madiun diserahterimakan ke PT Industri Kereta Api? Pada tahun 1981, Balai Yasa Madiun diserah terima dari Perusahan Jawatan Kereta Api (PJKA) ke PT Industri Kereta Api (Persero).
"Kami tidak ada pengecualian, kecuali yang bersangkutan meninggal," ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Edi Sukmoro di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (19/12).
Edi mengklaim, aturan ini sudah dijalankan secara rutin. Bukan hanya pegawai lapangan saja yang tidak boleh libur, seluruh jajaran direksi juga wajib masuk kerja untuk memaksimalkan pelayanan transportasi.
"Direksi ini tidak mungkin libur di hari libur natal dan tahun baru," jelas dia.
"Kalau mau libur natal tahun baru jangan kerja di Kereta Api, jadi semua tidak boleh libur, karena harus stand by 24 jam," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan instruksi baru. Direksi BUMN khususnya yang bergerak di bidang jasa transportasi publik dan BUMN jasa kebandarudaraan serta pelabuhan, dilarang mengajukan cuti saat Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
Alasannya agar fokus dan berkonsentrasi pada kelancaran pelayanan bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
"Dilarang untuk mengajukan cuti dengan alasan apapun pada saat persiapan dan pelaksanaan angkutan selama libur Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (16/12).
Rini menegaskan, kebijakan ini harus dipatuhi oleh semua direksi BUMN di sektor transportasi. "Direksi agar memberlakukan hal yang sama pada pejabat dan karyawan BUMN di bawah kepengurusannya," jelas dia.
Aturan ini juga diberlakukan kepada pejabat dan karyawan yang terlibat langsung dalam proses penyediaan pelayanan masyarakat. "Kebijakan ini dapat ditetapkan tahun ini," ungkapnya.
(mdk/noe)