Bos Pajak: Dana Rp 18,9 T dari 81 pebisnis bukan satu orang saja
Regulator di Asia dan Eropa tengah menyelidiki Bank Standard Chartered mengenai transfer dana sebesar USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun dari nasabah yang berkaitan dengan militer Indonesia. Nasabah tersebut memindahkan uangnya dari Guernsey, Inggris ke Singapura.
Regulator di Asia dan Eropa tengah menyelidiki Bank Standard Chartered mengenai transfer dana sebesar USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun dari nasabah yang berkaitan dengan militer Indonesia. Nasabah tersebut memindahkan uangnya dari Guernsey, Inggris ke Singapura. Guernsey sendiri selama ini terkenal dengan surga pajak di luar negeri.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan angkat bicara terkait isu pemindahan dana tersebut. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar.
Ken mengungkapkan, pihaknya memang telah memperoleh data pemindahan dana tersebut sejak beberapa bulan lalu dari LHA PPATK (Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak.
"Dalam data dimaksud, terdapat 81 warga negara Indonesia dengan nilai data kurang lebih USD 1,4 miliar. Jadi bukan satu orang saja, jumlahnya 81 orang," ujar Ken di kantornya, Senin (9/10).
Setelah dilakukan penelitian, lanjutnya, diketahui 62 orang dari total 81 WNI tersebut telah mengikuti program Tax Amnesty. Saat ini, sedang dilakukan pendalaman terhadap data tersebut dan terkoordinasi dengan PPATK untuk diselidiki dengan tahap lanjut.
"Semuanya kita lakukan sejak dua bulan yang lalu. Sudah kita lakukan pendalaman pengecekan secara mendalam dan kita cocokkan juga dengan SPTnya, apakah sudah lengkap? Apa ada yang kurang? Dari sebagian sudah kita tindaklanjuti juga," kata Ken.
Dari 81 WNI tersebut tidak ada satupun nama yang terdaftar sebagai pejabat di Indonesia. "Tidak terdapat nama pejabat TNI, tidak terdapat nama pejabat polri, tidak terdapat nama penegak hukum lainnya dan pejabat negara atau peserta yang berhubungan dengan institusi tersebut. Jadi tidak ada seperti yang diberitakan ini ada urusan dengan militer, tidak ada. Ini Murni 81 ini orangnya adalah pebisnis."
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
Baca juga:
Jonan perkirakan nilai divestasi Freeport capai Rp 54 triliun
Pemerintah perpanjang tiga bulan IUP Khusus Freeport, berlaku hingga Januari 2018
Menteri Jonan siap buka-bukaan strategi dalam negosiasi kontrak Freeport
Hari pertama SKD penerimaan CPNS periode II, 164 peserta Kemenkopolhukam tak hadir
Siap right issue, Bank Muamalat gandeng Minna Padi sebagai pembeli siaga
Di 2045, ekonomi RI diperkirakan duduki empat besar terkuat dunia
Cerita polisi susahnya sadarkan masyarakat tak gunakan bom saat tangkap ikan