BPH Migas Prediksi Konsumsi Solar dan Premium Subsidi Lampaui Kuota di 2019
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, untuk menghindari konsumsi solar subsidi dan premium yang melebihi kuota, BPH Migas segera berkoordinasi dengan Pertamina, Himpunan Wiraswastawa Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Polri.
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dan premium akan melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dikutip dari data BPH Migas, kuota solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar 14,5 juta Kilo Liter (KL). Sedangkan realisasi konsumsi pada semester 1 2019 sudah mencapai 7,52 juta ton atau 51 persen. Sampai akhir 2019 konsumsi solar subsidi mencapai 15,3 juta KL.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
Sedangkan kuota premium atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 11 juta KL, realisasi konsumsi sampai semester 1 2019 mencapai 5,87 juta KL atau 53 persen. Konsumsi Premium diprediksi mencapai 13,2 juta KL.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, untuk menghindari konsumsi solar subsidi dan premium yang melebihi kuota, BPH Migas segera berkoordinasi dengan Pertamina, Himpunan Wiraswastawa Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Polri, untuk menjalankan rencana penjatahan atau pengkitiran penyaluran solar subsidi dan premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Karena jika tidak dilakukan akan terjadi over kuota BBM solar subsidi antara 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota APBN," tuturnya.
BPH Migas juga meminta Pertamina tetap menerapkan sistem informasi pada kran penyaluran BBM di SPBU (Nozzle), untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
"Program IT Nozzle Pertamina sudah sangat telat, karena saat ini baru sekitar 1.000 SPBU dari 5.518 SPBU yang direncanakan," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pengusaha SPBU Didorong Prioritaskan Beli Solar Pertamina
Subsidi Jadi Rp1.000/Liter, Jonan Izin DPR Naikkan Harga BBM Solar di 2020
Investor Inggris Tertarik Kembangkan Proyek Satelit dan Penyimpanan BBM RI
Pasca Bencana, Distribusi BBM dan Elpiji di Sulut Mulai Normal
Pemerintah Prediksi Subsidi Solar Membengkak Sepanjang 2019
Penggunaan BBM Pejabat DPRD Banten Melebihi Kuota Mencapai Rp400 Juta