BPK Catat 4 Lembaga dan Kementerian Belum Peroleh Opini WTP, Salah Satunya KPK
Kementerian atau Lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut karena permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mencatat bahwa terdapat 4 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) di 2018 yang diberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara terdapat 1 LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat.
"Yang keempat itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang tidak menyatakan pendapat itu Badan Keamanan Laut (Bakamla)," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
Dia mengungkapkan Kementerian atau Lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut karena permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud.
Namun demikian, permasalahan tersebut secara keseluruhan tidak berdampak material pada kesesuaian LKPP Tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Adapun dari 4 LKKL yang mendapat opini WDP secara tahunan jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 6 LKKL. Sedangkan 1 LKKL mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat juga menurun dibanding tahun 20I7 yaitu sebanyak 2 LKKL.
Baca juga:
BPK Beri Catatan Penting Soal Utang Pemerintah yang Tembus Rp 4.466 Triliun
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKKP 2018 dan IHPS II ke DPR RI
1.466 PNS Koruptor Masih Digaji, ICW Minta BPK Hitung Kerugian Negara
Freeport Kantongi Peta Jalan Penyelesaian Masalah Limbah, Selesai di 2030
Soal Freeport, BPK Rekomendasi Papua Tak Setor Modal Untuk Miliki 10 Persen Saham
Periksa Proyek Pembangunan, Pegawai BPK Dianiaya Kontraktor