BPK: Di 2016, 74 Kementerian dan Lembaga raih opini WTP
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, jumlah lembaga Lembaga Keuangan Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, jumlah lembaga Lembaga Keuangan Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan.
Dari 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang diperiksa BPK, sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP atau 84 persen dari total LKKL yang diperiksa.
"Opini WTP mengalami peningkatan sebesar 19 poin dari 56 LKKL pada 2015 menjadi 74 LKKL pada 2016," ungkapnya di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Capaian ini, menurutnya, mulai mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tara Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 95 persen.
Dari hasil pemeriksaan juga, masih terdapat 8 LKKL yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (9 persen), dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atyau disclaimer (7 persen).
Sedangkan. hasil pemeriksaan atas 537 Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Tahun 2016, menunjukkan bahwa 375 LKPD (70 persen) memperoleh opini WTP, 139 LKPD (26 persen) memperoleh opini WDP, dan 23 LKPD (4 persen) memperoleh opini TMP/Disciaimer Opinion.
"LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan sebesar 12 poin persen dari tahun 2015 yang hanya 313 LKPD (58 persen) menjadi 375 LKPD (70 persen pada tahun 2016," jelas Moermahadi.
Dia menambahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 sampai 2019.
Adapun, Pemerintah Provinsi dengan Opini WTP sejumlah 91 persen dari target 85 persen. Pemerintah Kabupaten sejumlah 66 persen dari target 60 persen, dan Pemerintah Kota sejumlah 77 persen dari target 65 persen.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Baca juga:
BPK temukan 17 kontraktor migas belum bayar pajak Rp 2,78 triliun
KPK gandeng Kadin cegah korupsi libatkan sektor swasta
Depan DPR, BPK klaim telah selamatkan uang negara Rp 145,28 triliun
Tahun ini, 4.502 lulusan STAN disiapkan jadi CPNS di 10 Kementerian/Lembaga
Bank Dunia prediksi PDB Indonesia tumbuh 5,3 persen di 2018
Usaha pemerintah wujudkan Indonesia ramah lansia terkendala aturan
Kadin gelar rakornas genjot sinergi dengan pemerintah ciptakan lapangan kerja