BPK Keluarkan 596.229 Rekomendasi Soal Pengelolaan Keuangan dari 2005-2020

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan, BPK membuat sebanyak 596.229 rekomendasi sepanjang 2005-2020 terkait pengelolaan keuangan kepada kementerian, lembaga, dan perusahaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

2021-09-06 17:47:57

BPK

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan, BPK membuat sebanyak 596.229 rekomendasi sepanjang 2005-2020 terkait pengelolaan keuangan kepada kementerian, lembaga, dan perusahaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Sebanyak 75,6 persen dari rekomendasi tersebut telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Ada 17,6 persen yang telah ditindaklanjuti tapi belum selesai atau belum sesuai rekomendasi," kata Bahtiar dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Antara, Senin (6/9).

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, 5,8 persen dari total rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 1 persen rekomendasi BPK tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah.

Menurut Bahtiar, secara kumulatif sampai 31 Desember 2020, tindak lanjut dari rekomendasi BPK telah disertai dengan penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan negara sebesar Rp113,17 triliun.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020, BPK juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dan daerah yang ditetapkan sebesar Rp3,62 triliun. Dari nilai tersebut, sebanyak Rp1,46 triliun kerugian negara telah dilunasi pihak yang berwenang.

"Ada Rp341,95 miliar yang masih diangsur, kemudian Rp110,09 miliar dihapus, dan masih ada sisa dalam pemantauan Rp1,7 triliun," imbuh Bahtiar.

Pada 2020, BPK juga melakukan pemeriksaan terkait program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) terhadap 241 objek pemeriksaan yang terdiri dari 27 objek pemerintah pusat, 204 objek pemerintah daerah, dan 10 objek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan lain.

Permasalahan yang ditemukan BPK antara lain bahwa Kementerian Keuangan belum melakukan identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Pemerintah mempublikasikan biaya program PC-PEN sebesar Rp695,2 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut," kata Bahtiar.

(mdk/azz)

BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

BPK 1 tahun yang lalu

BPK Pernah Ungkap Masalah Pengelolaan Dana Tapera, Ini Detailnya

Dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.

BPK 1 tahun yang lalu

BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) 1 tahun yang lalu

BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) 1 tahun yang lalu

BPK Laporkan Tata Keuangan Negara Semester I 2024 ke Prabowo, 4 Kementerian Diganjar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.

bpk lapor prabowo 3 hari yang lalu

OJK Terbitkan POJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

OJK 1 tahun yang lalu

7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini

OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.

OJK 1 tahun yang lalu

OJK Terbitkan Ketentuan Perkuat Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

POJK Nomor 14 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK 1 tahun yang lalu

BPK Laporkan Indofarma ke Kejagung soal Dugaan Penyimpangan Rp371 Miliar, Kementerian BUMN Respons Begini

Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.

PT Indofarma Tbk 1 tahun yang lalu

Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

BPK 1 tahun yang lalu

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

PPh 21 1 tahun yang lalu

Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.

Bank Indonesia 2 tahun yang lalu

Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan

Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.

PPN 12 persen 1 tahun yang lalu