BPK Soroti 7 Kementerian Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan keuangan dari tujuh kementerian lembaga yang memiliki anggaran besar. Pihaknya memastikan anggaran yang dialokasikan dari APBN tidak disalahgunakan dan bisa bermanfaat dengan baik.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan keuangan dari tujuh kementerian lembaga yang memiliki anggaran besar. Pihaknya memastikan anggaran yang dialokasikan dari APBN tidak disalahgunakan dan bisa bermanfaat dengan baik.
"Tentu saja pada saat kita bicara resiko, entitas beresiko tinggi adalah yang menggunakan dana besar. Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian ESDM serta Kepolisian RI," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10).
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
Pimpinan tinggi BPK tersebut mengatakan, terhadap kementerian dengan anggaran terbesar pihaknya melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara bertahap. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berlapis.
"Ini adalah kementerian-kementerian yang dianggap termasuk di dalamnya memiliki resiko tinggi karena penggunaan anggarannya yang besar. Oleh karena itu, kepada kementerian-kementerian ini kami buat pemeriksaannya bertahap. Jadi ada pemeriksaan laporan keuangan, ada pemeriksaan imperium," jelasnya.
Agung melanjutkan, pemimpin dalam satu kementerian atau lembaga sangat menentukan keberhasilan sistem pengelolaan anggaran jangka panjang. Menurutnya, saat terjadi pergantian kepemimpinan kementerian lembaga seperti saat ini harus tetap mengutamakan pengelolaan anggaran yang baik.
"Kita tidak bisa berpijak pada hanya satu entitas saja pengelola keuangan negara. Apalagi sekarang teman-teman tahu saja, baru ada pergantian pimpinan puncak ada rumusnya accountability is tone from the top. Jadi pimpinan satu entitas itu sangat menentukan bagaimana kebijakan menentukan akuntabilitasnya," jelasnya.
Baca juga:
Mahkamah Agung Lantik Ketua dan Wakil BPK Periode 2019-2024
Didominasi Wakil Parpol, Anggota BPK Baru Diharapkan Tak Ada Konflik Kepentingan
Kasad Anugerahi Dua Pimpinan BPK Bintang Kartika Eka Paksi
BPK Berhentikan Sementara Tersangka Suap Rizal Djalil
Usai Diperiksa, Anggota BPK Rizal Djalil Tantang KPK Bongkar Kasus SPAM
Ekspresi Anggota BPK Rizal Djalil Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap