BPK ungkap penyebab LKPP 2016 Menteri Susi diganjar disclaimer
BPK ungkap penyebab LKPP 2016 Menteri Susi diganjar disclaimer. Anggota BPK, Rizal Djalil, mengatakan penyebab diberikannya disclaimer pada KKP karena masih ditemukan persoalan dalam laporan Kementerian Menteri Susi Pudjiastuti tersebut. Pelaporan tidak sebatas pada persoalan kapal.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2016 kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) di Kantor Maritim.
Adapun dari hasil audit laporan keuangan Kementerian di lingkungan Kemenko Maritim ditemukan satu kementerian mendapatkan disclaimer atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Anggota BPK, Rizal Djalil, mengatakan penyebab diberikannya disclaimer pada KKP karena masih ditemukan persoalan dalam laporan Kementerian Menteri Susi Pudjiastuti tersebut. Pelaporan tidak sebatas pada persoalan kapal.
"Masalahnya bukan hanya persoalan kapal itu, banyak juga masalah lain yang selama ini tidak terungkap dan menurut saya perlu upaya dari komunitas perikanan untuk memperbaiki kinerja, pelaksanaan, perencanaan sampai pelaporan," ungkapnya di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Senin (29/5).
"Misalnya apa? Misalnya ada 700 kapal kan kita periksa benar tidak itu? Mana berita acaranya? Kira-kira begitu," tambahnya.
Dia menyampaikan bahwa BPK telah melakukan serangkaian tahap pemeriksaan. Rizal mengemukan ada tiga tahap pemeriksaan, yaitu laporan keuangan, tujuan tertentu, dan kinerja.
Dari tiga tahap pemeriksaan oleh BPK itulah secara signifikan ditemukan ada masalah, yang kemudian berujung pada disclaimer kepada KKP. "Kinerja seperti, ada masalah obat, ada masalah sumber daya air dan macam-macam. Kita kan sudah lakukan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) hasilnya memang signifikan ada masalah. Ini perlu dibenahi. Kita mendorong perubahan itu. Itu aja," tambahnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan perlu adanya upaya perbaikan maksimal dari KKP di tahun yang akan datang. "Menurut saya, kalau usahanya maksimal bisa saja meningkat tahun depan. Harapan saya juga begitu," pungkasnya.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Siapa yang di-BKO-kan ke Kementan untuk memperkuat pangan? Terbukti kami di-BKO kan ke pertanian dengan terus turun ke lapangan
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Baca juga:
Menteri Agama bangga setelah 12 tahun laporan keuangan dapat WTP
Misbakhun sebut BPK lembaga kredibel meski ada auditor kena OTT KPK
KPK tetapkan Irjen Kemendes dan auditor BPK sebagai tersangka suap
BPK akui lemah awasi tiap pegawainya dari potensi korupsi
KPK sita duit Rp 40 juta dari ruangan auditor BPK
OTT KPK, DPR sebut WTP tak lagi dianggap sebagai prestasi
2 Ruangan di BPK disegel KPK