Bulog Tegaskan Tak Ada Motif Politik Di Balik Penyaluran Bansos Beras 10 Kg: Ini Program Negara

Bulog Tegaskan Tak Ada Motif Politik Di Balik Penyaluran Bansos Beras 10 Kg

Perum Bulog menjamin penyaluran program bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama 3 bulan awal tahun tersalurkan tanpa unsur politik jelang Pemilu 2024.

Mengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan, yakni pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi meyakini bansos beras ini bukan agenda politik karena data penerimanya sudah ada.

Tercatat ada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.

"Bagi kami, urusannya adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Yang lain kita enggak ikut mikir," tegas Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurut dia, penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut akan turut didukung oleh para transporter yang juga merupakan perusahaan logistik profesional.

Hal ini sebagai upaya mencegah bansos pemerintah ditempel stiker peserta pemilu.

Sehingga seolah-olah beras tersebut berasal dari mereka.

"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," kata Bayu.

Demi meyakinkan penyaluran bansos beras aman politisasi, Bayu lantas mempersilakan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan.

"Silakan Bawaslu dan satgas pangan melaksanakan tugasnya. Saya kira beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya melaksanakan saja," 

pungkas Bayu.