BUMN Transportasi Menderita Akibat Covid-19 Hingga Tak Mampu Bayar Gaji Karyawan

ASDP Bertahan Sampai Juni

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, mengatakan saldo kas akhir pada bulan Maret tercatat Rp1,3 triliun. Jika dalam keadaan buruk, skenario perusahaan, maka ada saldo di angka Rp818 miliar. Pada posisi terburuk, rasio likuiditas ASDP yakni Rp236,4 miliar.

Dalam kondisi seperti ini perusahaan hanya bisa berjalan hingga pertengahan Juni 2021. Hal ini terjadi jika diasumsikan perusahaan sama sekali tidak ada pemasukan.

Namun, dia berpendapat hal ini tidak akan terjadi. Sebab pemerintah masih memperbolehkan aktivitas perjalanan untuk kebutuhan penyaluran logistik.

"Tapi saya pikir tidak terjadi kalau tidak dapat cash in sama sekali karena logistik tetap jalan," kata Ira dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI secara virtual, Jakarta, Selasa (29/4).

Selain itu, Ira menyampaikan sudah puluhan tahun perusahaan pimpinannya belum pernah mengalami kerugian. Namun, di tengah pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 perusahaan jasa penyebrangan ini merugi hingga Rp68 miliar.

"ASDP tidak pernah rugi setelah sekian puluh tahun," kata Ira.

Ira menyebut sejak munculnya virus corona di Indonesia, pihaknya langsung melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya dengan melakukan stress tes terhadap sistem operasi.

Pada skenario pertama, pihaknya melakukan simulasi jika periode dampak pandemi ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu sejak Maret-Mei 2020. Dalam kondisi ini diperkirakan ASDP akan mengalami kerugian hingga Rp68 miliar.

Pada skenario kedua dengan periode dampak Maret-Agustus 2020 ASDP memperkirakan akan mengalami kerugian hingga Rp291 miliar.

Sementara pada skenario ketiga, jika periode dampak mencapai 10 bulan yakni Maret-Desember 2020, maka jumlah kerugian yang dialami sebesar Rp478 miliar. "Jadi yang jadi pembeda di setiap skenario hanya periode dampaknya saja," kata Ira.

Pendapatan KAI Melorot Tajam

Pendapatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bersumber dari penumpang merosot tajam sebagai dampak pandemi Covid-19.

Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro menyebutkan, pada 2 Februari 2020 secara menyeluruh KAI mengantongi pendapatan per hari Rp39 miliar, namun anjlok menjadi Rp4 miliar pada 31 Maret 2020.

"Dari sisi pendapatan penumpang ini kalau kita bandingkan dari 2 Februari 2020 itu secara menyeluruh per hari Rp39 miliar, Maret jadi Rp4 miliar," katanya dikutip Antara.

Penurunan pendapatan itu seiring dengan penurunan penumpang, terutama setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terbit dan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Memang penumpang berkurang jauh apalagi setelah keluar PM 25, tidak jadi mudik itu lebih turun lagi tapi mulainya di April 2020. Kemudian puncak harian yang kami capai hanya 11 persen tapi kalau dirata-ratakan kurang lebih pendapatan di 31 Maret hanya 21 persen dari rata-rata,” katanya.

Jumlah penumpang KAI harian rata-rata triwulan I 2020 sebanyak 1,2 juta penumpang, yang terdiri dari 775.501 penumpang KRL, 208.210 penumpang kereta api jarak jauh, dan 5.891 penumpang bandara.

Sementara itu, pada 31 Maret 2020 jumlah penumpang harian hanya menyisakan 275.827 penumpang. Rinciannya, 226.625 penumpang KRL, 48.773 penumpang kereta api jarak jauh, dan 429 penumpang kereta bandara.

"Secara kasar sebenarnya jika akhir pandemi ini di bulan Juni maka kami sudah rugi di laba rugi tahun berjalannya. Di bulan Agustus lebih besar meruginya dan Desember lebih besar," katanya.

Operasional Damri Berhenti Total

Perum Damri menginformasikan bahwa operasional bus Bandara Soekarno-Hatta dihentikan secara keseluruhan mulai 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020 dalam upaya mendukung pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Damri, Nico R. Saputra mengatakan, penutupan ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang memberlakukan larangan sementara penerbangan di dalam negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Akibat dampak tersebut, Nico mengungkapkan pendapatan perusahaan menurun hingga 90 persen, namun ada beban (fix cost) yang harus ditanggung seperti gaji karyawan, premi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, cicilan kendaraan dan beban lainnya.

"Damri sebagai moda transportasi darat terdampak dari kebijakan social distancing dan physical distancing," katanya.

Dia menambahkan, kebijakan yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah, sekaligus penutupan lokasi wisata telah membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah.

"Di tengah kondisi tersebut, kami tetap mendukung upaya pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 dan berharap seluruh masyarakat dapat mendukung kebijakan ini," katanya.

Garuda Indonesia Tak Mampu Gaji Karyawan

Sebanyak 25.000 karyawan Garuda Indonesia Group terpaksa merasakan pahitnya dampak pandemi covid-19. Mereka harus menerima kebijakan penundaan gaji akibat dampak pandemi.

"Garuda mempunyai kewajiban yang cukup besar. Ada masalah di Garuda sebagai induk perusahaan, pasti ada masalah di GMF AeroAsia perusahaan perawatan pesawat, ACS katering, dan Aerotrans. Ini magniture sampai 25.000 karyawan untuk penundaan ‘payment’," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam rapat virtual Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (29/4)

Namun, Irfan mengatakan masih akan menyalurkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan, komisaris dan direksi.

"Kami melakukan efisiensi produksi dan penundaan pembayaran gaji karyawan, direksi, termasuk insentif tahunan dan tunjangan-tunjangan. Tapi, kami tetap ‘committed’ untuk membayarkan THR meski menteri BUMN sudah menginstruksi tidak bayar THR untuk direksi dan komisaris," katanya.

Garuda Indonesia Tetap Beri THR

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan bahwa insentif tahunan dan tunjangan penunjang seperti THR karyawan akan tetap diberikan. Meskipun Kementerian BUMN sudah mengeluarkan imbauan untuk tidak membayar THR bagi direksi dan komisaris.

"Garuda Indonesia tetap berkomitmen akan tetap membayar THR meski sudah ada imbauan dari Menteri BUMN untuk tidak membayar THR bagi direksi dan komisaris," kata Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI secara virtual, Jakarta, Selasa (29/4).

Irfan mengakui kondisi maskapai penerbangan saat ini terdampak pandemi Covid-19. Pihaknya bahkan memprediksi sejumlah kemungkinan yang bakal terjadi selama pandemi Covid-19 menyebar. Manajemen maskapai bahkan telah membuat berbagai rencana jika situasi ini berlangsung sampai akhir tahun.

Pertama, Garuda Indonesia menunda pembayaran kepada pihak ketiga. Garuda punya kewajiban yang cukup besar karena model usaha yang unik. Jika ada masalah di penerbangan pasti akan berdampak pada sejumlah bisnis lainnya seperti GMF, ACS, aerotrans dan lainnya.

Setidaknya ada 25 ribu karyawan yang tergabung dalam bisnis penerbangan ini. Sehingga dia harus memastikan maskapai pelat merah ini harus tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19. Atas alasan itu, Garuda Indonesia memutuskan menunda pembayaran kepada pihak ketiga.

"Kami harus pastikan Garuda tetap berlangsung sehingga kami tunda pembayaran kepada pihak ketiga," kata Irfan.

Kedua, Garuda juga melakukan rekonstruksi sistem sewa pesawat. Pihaknya melakukan negosiasi kepada pemilik pesawat untuk menurunkan harga sewa sejumlah pesawat yang digunakan Garuda Indonesia.

Alasannya, harga sewa pesawat Garuda terlalu tinggi. Seperti pesawat yang digunakan untuk penerbangan ke Amsterdam yang tiap bulannya harus membayar USD 1,6 juta.

Irfan mengaku proses negosiasi sewa pesawat ini sudah dilakukan sejak lama. Namun persetujuan ini tawaran negosiasi akhirnya membuahkan hasil. Sebab saat ini harga pasar untuk penyewaan pesawat hanya USD 800 ribu per bulan.

"Hari ini kami punya kesempatan bagus untuk negosiasi ini karena harga pasar hanya USD 800 ribu per bulan," kata Irfan.