Buruknya pemerintah kelola sektor migas jadi penyebab krisis energi

Buruknya tata kelola migas diakibatkan rendahnya kepatuhan hukum para pelaku bisnis migas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuding pemerintah tidak pernah serius menata bisnis migas nasional. Akibatnya, Indonesia rentan akan krisis energi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha tak menampik berbagai rezim pemerintahan acap kali mengajukan skema pengelolaan migas nasional. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang baik.

"Rezim mana sih yang punya tata kelola baik," ujar Satya saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia (RRI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sewatama dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) bertajuk 'Energi Kita' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4).

Buruknya tata kelola migas, menurutnya, diakibatkan rendahnya kepatuhan hukum para pelaku bisnis migas. "Karena law enforcementnya rendah," tambah Satya.

Satya pun menilai pembentukan BPH serta SKK migas tidak membuat perubahan yang signifikan bagi tata kelola migas nasional. "Dibikin sekarang BPH dan SKK migas, apakah jadi baik. Tidak," tegasnya.

"Kisruh migas itu karena tidak dilakukan sesuai dengan fungsinya," tambah Satya.

Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar tersebut meminta masyarakat untuk terus mengawasi berbagai kebijakan terkait tata kelola migas yang diterapkan pemerintah. "Dari DPR kami mengontrol," tandasnya.