Butuh Omnibus Law, Pemerintah Nilai Iklim Investasi Properti RI Tak Menarik
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan skema omnibus law bakal membuat iklim investasi sektor properti lebih baik. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia masih tidak menarik dalam persaingan global.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan skema omnibus law bakal membuat iklim investasi sektor properti lebih baik. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia masih tidak menarik dalam persaingan global.
Hal itu terlihat dari adanya 31 perusahaan besar asal China yang ekspansi ke berbagai negara, tapi tidak melirik pasar di Tanah Air.
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Mengapa Cak Imin menilai UU Omnibus Law Ciptaker belum berhasil membuka investasi dengan cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif. Padahal, menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin ini, investasi harus tumbuh dengan pelayanan yang baik. Saat ini meski sudah ada UU Omnibus Law Cipta Kerja, Cak Imin melihat belum terjadi investasi yang cepat, efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam dan luar negeri.
-
Siapa yang mengkritik UU Omnibus Law Ciptaker belum bisa membuka investasi secara cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
"Itu menunjukan ada sesuatu yang salah. Maka itu yang sedang dicari pemerintah solusinya. Istilahnya omnibus law, hal-hal yang menghambat investasi akan diperbaiki," jelas dia dalam Rakornas Bidang Properti yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9).
Dia mengatakan, proses perizinan dalam konstruksi bangunan selama ini sebenarnya bisa ditiadakan. Menteri Sofyan menekankan, yang diperlukan adalah keberadaan aturan standar yang wajib dipatuhi dalam proses konstruksi.
"Misalnya, orang mau bikin bangunan. Izin mau bikin 400 m, orang bangun 800 m tidak ada yang peduli. Jadi izin nanti tidak perlu, tapi standarnya. Kalau Anda melakukan sesuai standar, silakan. Tapi kalau tidak, nanti inspektur bangunan yang akan melakukan penertiban," tuturnya.
"Di negara maju kan begitu. Anda boleh bangun apa saja, asal sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, dibongkar, supaya tanggung jawab lebih banyak diberikan kepada masyarakat. Karena izin birokrasi (omnibus law) itu tidak sensitif," dia menandaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Selain Investasi, Pemerintah Turut Kaji Omnibus Law Perpajakan dan Izin Ekspor Impor
Pemerintah Awasi Usaha Emas Online Cegah Pencucian Uang Hingga Pendanaan Teroris
Pengusaha China Ungkap Alasan Sebenarnya Pilih Pindah ke Vietnam Ketimbang Indonesia
Menteri Sri Mulyani Sebut Penggabungan 72 Perizinan Mencakup Milik Pusat dan Daerah
Pemerintah Pastikan Rencana Omnibus Law Tak Akan Ganggu Penerimaan Daerah
Singapura Minat Investasi di Ibu Kota Baru
Bos Bappenas Beberkan Keuntungan Jangka Pendek Pemindahan Ibu Kota