Cegah dampak PHK massal, pemerintah fokus sertifikasi pekerja lokal
Sertifikasi menjadi penting melindungi para pekerja saat perekonomian tengah sulit.
Kementerian Perindustrian mengatakan saat ini pihaknya fokus membenahi permasalahan sertifikasi serta pembangunan infrastruktur khususnya pendukung logistik di Tanah Air. Sertifikasi menjadi penting melindungi para pekerja saat perekonomian tengah sulit.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan sertifikasi pekerja juga sebagai langkah menekan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini harus paralel, karena yang satu menangani SDM-nya, yang satu menangani infrastrukturnya. Harus paralel itu, supaya investor datang ke sini aman," ujar Putu di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (5/2).
Dia menyebut saat ini pekerja yang sudah memiliki sertifikasi masih terbatas. Akibatnya, saat marak terjadi PHK, banyak pekerja yang sulit langsung mendapatkan pekerjaan baru.
"Ini bisa menciptakan lapangan kerja, sekarang yang diPHK bagaimana mau dipindahin ketempat lain, tidak punya sertifikasi," pungkasnya.
Baca juga:
Saat ramai PHK massal, BUMN klaim justru butuh ribuan pekerja baru
Politis PDI-P: PHK tak bisa dianggap angin lalu
Kuartal I-2016, KSPI prediksi 5 ribu pekerja migas bakal menganggur
Yamaha Indonesia bantah isu pemangkasan pekerja
Penjualan turun, Astra Honda dan Yamaha disebut pangkas pekerja
Hengkangnya Panasonic & Toshiba ikut perburuk industri otomotif
Pemerintah mengaku kantongi jurus tangkal dampak PHK massal
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.