Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
"Dulu pernah juga terbit Maret, tapi Januari tetap cair," kata Menteri Anas.
Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini
Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini
- Segera Cek Rekening, Gaji ke-13 untuk PNS, TNI dan Polri Sudah Ditransfer
- Nominal THR Diterima PNS dan Pensiunan Naik Tahun Ini, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
- Cek Rekening, Pencairan Gaji PNS Tinggal Tunggu Transferan dari Sri Mulyani
- MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas memastikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan akan tetap dicairkan meskipun Peraturan Pemerintah (PP) belum terbit.
"Kalau pun Januari ini tidak selesai (PP-nya) kan tetap Januari akan di transfer. Itu hak sudah diumumin," ujar Anas kepada media, di Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (8/1).
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
"Dulu pernah juga terbit Maret, tapi Januari tetap cair," imbuhnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebut, saat ini PP atau aturan turunan sedang dalam proses penyelesaian di Kemenkeu.
"Lagi berproses, biasalah administrasi pemerintahan harus diproses ada izin dan lain-lain," teranganya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024. Tak hanya itu, para pensiunan juga diberikan kenaikan gaji sebesar 12 persen.
"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen," ujar Jokowi pada 16 Agustus 2023 lalu.
Kenaikan penghasilan PNS untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif.
Dengan demikian, reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional dan berintegritas.
"Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja produktivitas,” tutur Jokowi.