Curhat Buruh soal Rencana Kenaikan CHT: Banyak Pabrik yang Bangkrut

Banyak industri kecil yang tidak bisa melanjutkan usahanya, karena adanya pergeseran tren perokok, termasuk juga tekanan pandemi Covid-19.

2021-09-19 09:00:00

Petani tembakau dan buruh rokok mengkhawatirkan nasibnya jika pemerintah tetap menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022.

Sekjen Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kudus, Badruddin mengatakan, buruh rokok seakan mau ditiadakan padahal industri rokok masih berkontribusi bagi negara. Selama ini di Kudus telah terjadi penurunan tenaga kerja secara drastis.

"Jumlah tenaga kerja di Kudus 100.000 lebih, sebanyak 80 persen di antaranya merupakan buruh rokok. Ini sebetulnya telah menurun drastis karena pabrikan rokok banyak yang bangkrut," kata Badruddin dikutip Minggu (19/9).

Menurutnya, banyak industri kecil yang tidak bisa melanjutkan usahanya, karena adanya pergeseran tren perokok, termasuk juga tekanan pandemi Covid-19. "Kondisi ini membuat buruh di Kudus ini tidak baik. Kami belum bangkit dari Covid-19, kini semakin dibebani regulasi (cukai) dari pemerintah. Melihat kondisi seperti ini, SKT dan pengrajinnya bisa punah," katanya.

Itulah sebabnya dia berharap agar pemerintah memberikan kebijakan yang tidak menekan industri sehingga buruh tidak ikut tertekan. "Sudah saatnya pemerintah harus melindungi karena dari awal rokok penyumbang APBN. Belum lagi kretek ini padat karya dan menjadi cerminan kedaulatan ekonomi bangsa," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga menyuarakan kekhawatiran para pemangku kepentingan IHT (Industri Hasil Tembakau).

Dia mengatakan kenaikan cukai harus dibahas secara komprehensif melibatkan berbagai sudut pandang, baik itu sudut pandang pendapatan negara, tenaga kerja, dan tentang industri rokok sendiri.

“"Tentunya kita ingin kesehatan tetap jadi prioritas utama, tapi perlu kita pahami bahwa saat ini untuk tenaga kerja yang juga sangat bergantung dari tembakau," katanya.

Melkiades mengatakan, berdasarkan laporan serikat buruh, telah terjadi pengurangan tenaga kerja di IHT dalam jumlah yang cukup besar. "Ratusan ribu ter-PHK atau diberhentikan karena kenaikan cukai tembakau. Itu harus menjadi perhatian, jika menaikkan cukai tapi membuat para buruh menderita itu pemerintah harus kaji benar kebijakan cukai," katanya.

Sulitnya Mengambil Keputusan

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara tak memungkiri kebijakan terkait cukai rokok selalu menyita perhatian publik. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah yang bukan hanya masalah teknis saja, melainkan pembahasannya sampai pada meja presiden dalam rapat terbatas.

Suahasil mengatakan, ada beberapa elemen yang menjadi landasan perumusan kebijakan cukai hasil tembakau. Mulai dari konteks industri yang tidak hanya memberikan sumbangan terhadap APBN nasional, tetapi juga akan memengaruhi pendapatan regional, khususnya bagi Provinsi Jawa Timur.

"(Cukai rokok) ini salah satu sektor di perekonomian Indonesia yang menyumbang ke PDB nasional dan PDB regional Jawa Timur," kata Suahasil dalam Seminar Nasional Industri Hasil Tembakau LPEP Universitas Airlangga, Jakarta, Kamis (9/9).

Dalam konteks industri, produk hasil tembakau seharusnya bisa dikembangkan dan ditingkatkan baik dari sisi perkebunan tembakau maupun kesejahteraan para petani. Termasuk juga tenaga kerja yang bekerja di produk olahan tembakau.

"Ini jadi pekerjaan rumah kita, dari sisi industri dan tenaga kerja untuk mendapatkan dukungan," kata dia.

Dukungan yang diberikan bisa dilakukan lewat berbagai jalur. Salah satunya harga produk yang tergantung pada tarif cukai yang ditetapkan pemerintah. "Dari sini cukai jangan naik terlalu tinggi. Ini Aspirasi yang kita dengarkan," kata dia.

Di sisi lain kebijakan cukai ini juga menyentuh sektor konsumsi dari produk hasil tembakau. Konsumsi hasil produk rokok harus ditingkatkan demi menggenjot produksi yang lebih tinggi.

Suahasil mengatakan, dua hal ini menjadi pemikiran yang dalam bagi para pemangku kepentingan. Sebab dalam jangka panjang, konsumsi terhadap produk rokok ini bisa menyebabkan dampak kesehatan yang membuat belanja kesehatan bertambah. Opsi mengekspor produk hasil tembakau juga menjadi alternatif lain agar produksi tetap tinggi namun konsumsi dalam negeri bisa dikendalikan.

"Dampak ke kesehatan, ini bisa menyebabkan dampak ke biaya-biaya kesehatan dan ini jadi dimensi yang harus kita perhatikan harga dan cukai hasil tembakau," kata dia.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)