Dalam sensus ekonomi, JK imbau masyarakat tak takut didata usahanya
Sensus ekonomi ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka sensus ekonomi 2016 yang dilakukan hingga akhir Mei 2016. Dalam kunjungan tersebut, JK mengimbau kepada masyarakat juga bersedia untuk disensus dan didata.
Dia menambahkan, sensus ekonomi ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah. Tanpa data tersebut, pemerintah tidak bisa mengukur data ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tanah air.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
"Karena dunia sekarang adalah dunia data. Tanpa data, kita tidak bisa membuat perencanaan yang betul dan juga evaluasi yang benar," kata JK di rumah dinasnya di Jakarta, Jumat (27/5).
Dia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh perugas sensus hanya bersifat fisik mengenai kegiatan usaha masyarakat, bukan mengenai pajak. Sehingga, masyarakat tidak perlu takut untuk didata usahanya.
Namun, jika para pelaku usaha yang disensus belum memiliki izin usaha, JK mengimbau agar pengusaha mendaftarkan usahanya ke negara agar bisa terjamin oleh hukum.
"Sensus itu tidak ada pertanyaan yang menjurus soal pajak. Hanya tentang fisik sebenarnya. Bahwa benarkah disini ada perusahaan? Kalau tidak ada sudah. Atau usahanya apa? Berapa pegawainya? Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini menyangkut masalah pajak," pungkas dia.
Baca juga:
BPS Kota Bekasi usut penyunatan honor petugas sensus
Honor dipotong Rp 200.000, petugas sensus ekonomi di Bekasi meradang
Presiden Jokowi disensus ekonomi BPS di Istana
Wagub Djarot minta lurah beking petugas BPS sensus ekonomi warga
Petugas BPS gelar sensus ekonomi warga Kampung Luar Batang
BPS gelar sensus ekonomi per dekade, Kadin minta tiap lima tahun
Cerita Ahok bikin ngakak petugas sensus