Dana renovasi sekolah dari Kemendikbud & Kemenag dialihkan ke PUPR
Kementerian PUPR bakal bertanggung jawab terhadap segala hal yang bersifat pembangunan fisik dari nilai anggaran tahun depan yang disisihkan kepada pihaknya.
Pemerintah Jokowi-JK akan menghemat pengeluaran dana untuk belanja barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 mendatang. Rencananya, pemotongan belanja barang di berbagai kementerian dan lembaga ini (K/L) ini akan dialihkan untuk pengeluaran yang lebih prioritas, seperti memperbaiki sekolah.
Renovasi bangunan sekolah tersebut nantinya akan berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi dana negara yang tadinya berada di bawah pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) akan dipindahkan ke Kementerian PUPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono turut bersuara dan mengusulkan untuk membentuk satu unit kerja khusus yang bertugas menangani urusan ini. Dia mengatakan, Kementerian PUPR bakal bertanggung jawab terhadap segala hal yang bersifat pembangunan fisik dari nilai anggaran tahun depan yang disisihkan kepada pihaknya.
"Dari program itu kalau yang fisik akan dikerjakan oleh PUPR. Semisal renovasi sekolah, renovasi rumah sakit di universitas, kemudian madrasah," ujar dia usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (24/7).
Adapun mandat pembangunan fisik itu disebutkannya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Namun begitu, Menteri Basuki tak mau gegabah dengan mengucapkan harus membuat Memorandum of Understanding yang juga melibatkan Kemendikbud, Kemenag dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisrekdikti).
Selain itu, dia juga membuka kemungkinan bahwa nilai anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan bisa berubah, meski belum dapat menyebutkan nilai pasti berapa nominal yang diajukan untuk APBN 2019.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat, Kementerian PUPR telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 (RAPBN 2019) sebesar Rp 102 triliun. Nilai itu turun dari pagu indikatif 2018 yang sebanyak Rp 107,4 triliun.
Saat ditanya bagaimana menuntaskan mandat terkait renovasi sekolah ini, Menteri Basuki pun menjawab, harus membentuk suatu manajemen khusus tersendiri yang berada di luar wewenang satu direktorat jenderal.
"Saya harus bentuk organisasi, enggak bisa disambi dengan tanggung jawab satu direktorat jenderal, jadi harus khusus. Jadi harus ada unit kerja yang memang dedicated untuk nanganin itu," tutur dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)