Dana talangan lumpur Lapindo Rp 781 miliar disahkan 'Golkar'
Pengesahan dana talangan korban lumpur Lapindo ini termasuk cepat. Tak pernah ada pembahasan khusus pemerintah-DPR.
Rencana pemerintah memberikan talangan kepada korban lumpur Lapindo disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya, sebanyak Rp 781,7 miliar akan segera digelontorkan Kementerian Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Keputusan tersebut diketok Ketua Komisi XI DPR, sekaligus politisi Golkar Fadel Muhammad saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Atas persetujuan itu, tanah seluas 641 hektar milik PT Minarak Lapindo Jaya ini harus mengganti rugi kepada pemerintah dalam empat tahun.
"Komisi XI DPR menyetujui dana talangan untuk PT Lapindo Brantas sebesar Rp 781,7 miliar untuk melanjutkan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur Sidoarjo di dalam peta area," kata Fadel di Jakarta, Kamis (5/2) malam.
Menurut Fadel, dengan diketoknya kebijakan ini maka pemerintah dan perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, segera membuat perjanjian pinjaman dengan jaminan. Diprediksi pemerintah, nilai tanah area lumpur Lapindo mencapai Rp 3,03 triliun.
Pengesahan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo ini termasuk cepat. Apalagi tidak pernah dilakukan pembahasan khusus antara pemerintah dan DPR.
Menteri Bambang mengklaim bahwa keputusan ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR sehingga rencana dana talangan sudah berada di nota keuangan.
Untuk waktu pencairan, pihaknya ingin perjanjian diselesaikan terlebih dahulu. Maka itu, Kementerian Keuangan belum menentukan waktu yang tepat.
"Kita Selesaikan dulu perjanjian pinjamannya, setelah beres, baru proses jalan. Kita pastikan dulu, uang yang keluar (untuk Lapindo) akan kembali (kepada pemerintah). Kita rundingan dulu sama pihak Lapindonya," terangnya.
Rencana dana talangan kepada korban lumpur Lapindo memang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk mengembalikan dana pemerintah selama empat tahun. Bila tidak mampu maka keseluruhan area akan diambil alih pemerintah.
Baca juga:
Menteri Basuki: Ganti rugi korban Lapindo cair Maret
Kawasan lumpur Lapindo bakal disulap seperti geopark di AS
Maret, pemerintah kucurkan dana talangan lumpur Lapindo Rp 781 M
Liburan Ical ke luar negeri yang jadi bahan gunjingan
Enaknya Ical, Lapindo ditalangi pemerintah piknik ke Nevada
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.