Dapat restu kiai, warga NU bisa dapat dana usaha hingga Rp 10 juta
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan bantuan usaha ke warga Nahdatul Ulama. Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan Kemenkeu itu senilai Rp 1,5 triliun. Dana bantuan usaha ini yang diberi nama Ultra Mikro Fun atau Umi Fun ini, akan dikelola oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan bantuan usaha ke warga Nahdatul Ulama. Syaratnya, warga NU yang ingin mendapatkan bantuan usaha harus mendapatkan restu para kiai.
Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan Kemenkeu itu senilai Rp 1,5 triliun. Dana bantuan usaha ini yang diberi nama Ultra Mikro Fun atau Umi Fun ini, akan dikelola oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dan akan didistribusikan ke koperasi-koperasi syariah di tiap daerah seluruh Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Djoko Hendratto mengatakan, program ini merupakan tahap implementasi atau pengenalan program baru khusus warga NU.
"Kalau dari kami, dari NU ini minta rangkaian tahap implementing, pas kami juga menyambut program implemntasi. Jadi ini tahap implementasi. Nah implementasi dari level kami (PPKBLU), minta rekan-rekan dari UMKM Center mengawali. Tapi dana itu harus dikawal untuk menemukan format yang pas," terang Djoko di Surabaya, Jumat (23/12).
Skema pengawalan ini, kata Djoko, dimaksudkan untuk pertanggung jawaban dana yang dikucurkan pemerintah tersebut, benar-benar menyentuh UMKM yang dikelola warga NU. "Sehingga harus ada pertanggungjawaban dari kita. Skemanya harus mampu mempertanggugjawabkan uang itu," ucapnya.
Sementara, Wakil Ketua LPNU, Jainal Effendi mengatakan untuk menyusun strategi program bantuan usaha warga NU dari Kemenkeu itu, LPNU terlebih dulu menggelar pertemuan dengan bersama pihak terkait. "Ini dalam rangka NU Expo yang sudah kita laksanakan bersama, yang merupakan serangkaian kegiatan NU Expo dari tanggal 21 sampai 24 Desember," kata Jainal.
Setelah NU Expo ini, lanjut dia, LPNU akan melakukan eksekusi beberapa hal penting terkait masalah pemberdayaan perekonomian warga NU. "Salah satunya adalah pembiayaan ultra mikro berskala kecil, yaitu Rp 1,5 juta sampai 5 juta rupiah, atas sedikit Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Ini akan kita sasar bagi warga NU yang melakukan usaha produktif," kata Jainal.
Dia juga menyebut, dana dengan total Rp 1,5 triliun yang akan dikucurkan Kemenkeu untuk keperluan usaha warga NU di tahun 2017 ini akan dikelola lembaga-lembaga dalam pengawasan PBNU.
Office UKM Center dari FEB Universitas Indonesia (UI), Nining I Soesilo menambahkan, dana bantuan ini dirancang oleh UKM Center dari UI. Bantuan ini akan diujicoba selama satu tahun selama 2017 dengan kisaran bantuan mulai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.
Nining juga meyakini, pelaku usaha di kalangan NU sangat patuh pada kiai. Sehingga, tidak ada dana pemerintah yang dikemplang. Untuk itu, aliran dana yang dikucurkan bagi pelaku UMKM yang dikelola orang NU, berdasarkan rekomendasi para kiai.
"Jadi kan biasanya mereka itu kan sangat hormat pada kiai, kalau kiai ngomong A, mereka juga ngikut. Sehingga kalau dibilang kamu harus bayar ya bayar kan. Jadi saya dengar malah yang ngemplang itu nol persen. Kalau di syariah itu kan tak ada bunganya," jelasnya.
Baca juga:
Optimalkan manajemen aset negara, pemerintah resmikan LMAN
Menkeu: Penindakan miras dan rokok ilegal meningkat luar biasa
Cerita Menkeu soal modus Korea selundupkan Soju rugikan RI Rp 4,19 M
Bea Cukai musnahkan sex toys hingga miras yang rugikan RI Rp 12,15 M
Dugaan asing di balik tak terealisasinya Badan Penerimaan Negara
Tim reformasi pajak dinilai jadi cikal bakal Badan Penerimaan Negara
Kemenkeu tak yakin kenaikan cukai buat kurangi angka perokok