Dari 11.000 rekomendasi BPK, tinggal 600 belum ditindaklanjuti BUMN
BPK menilai kinerja BUMN saat ini lebih baik, lebih responsif.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2015.
Anggota VII BPK Achsanul Qosasi mengakui, dalam kurun waktu 3-4 bulan terakhir, perusahaan BUMN mulai menunjukkan perbaikan signifikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Bagaimana BUMN mendorong kebangkitan pariwisata di Indonesia melalui KEK Sanur? Dirinya menambahkan, KEK Sanur menjadi tonggak sejarah dan milestone bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
"Begitu menyampaikan sesuatu ke kementerian, respons cepat. Sehingga dengan lebih cepat menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8).
Indikator lain yang digunakan adalah respons terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. "Dalam enam bulan, saya bisa bangga, ada 11.000 rekomendasi, dan saat ini tinggal 10 persen. Tinggal 887," imbuh dia.
Achsanul menyebutkan, dari sisa 887 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, setidaknya 200 di antaranya tidak bisa lagi ditindaklanjuti dan harus dihapus.
"Kalau tidak bisa ditindaklanjuti mending dihilangkan saja. Berarti sisa 600. Pendingnya ada tiga, ada di kementerian, Kemenkeu, dan aparat penegak hukum. Ke depan, kami berharap setiap ada rekomendasi dari kita, segera respons. Jangan terus dilupa-lupakan, akhirnya lupa," ungkapnya.
Di tempat sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku senang dan bangga lantaran kementerian yang dipimpinnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Yang paling utama, saya sangat senang dan bangga atas komunikasi dan hubungan yang terjalin antara BPK, kementerian, dan direksi BUMN. Itu tidak terlepas kerja keras BPK untuk membuka jalur komunikasi yang efektif dan ramah, sehingga kita dapat koordinasi dengan baik," kata Rini.
Baca juga:
Menteri Rini: Banyak yang masih melihat BUMN isinya maling
Menteri Rini selalu ngomel karena perusahaan BUMN minim inovasi
17 Agustus 2015, naik kereta gratis mulai pukul 08.00-17.00 WIB
Produksi listrik dan bioetanol dari tebu, PTPN X benamkan Rp 1,125 T
Kemarahan Jokowi soal perlambatan ekonomi & proyek infrastruktur
Disindir Jokowi, Menteri Rini klaim terus kejar proyek BUMN