Dari Freeport hingga Arcandra hebohkan Kementerian ESDM di 2016

Divestasi Freeport

PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Januari lalu mengajukan penawaran harga saham sebesar USD 1,7 miliar untuk divestasi saham sebesar 10,64 persen atau sekitar Rp 23,6 triliun pada Januari lalu. Pengajuan tersebut nyatanya menimbulkan polemik panjang karena dianggap terlalu mahal.

Kementerian ESDM mengaku tidak mengetahui dasar penghitungan total harga saham yang diajukan Freeport. Sebab, harga minyak turun serta komoditas pertambangan yang juga menurun pada saat itu.

Hal ini jelas bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, dimana penawaran harga divestasi harus mengacu pada replacement cost, yang metode perhitungannya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tata cara perhitungan saham divestasi tambang modal asing tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 27 Tahun 2013. Dalam pasal 13 dinyatakan harga divestasi yang ditawarkan berdasarkan biaya penggantian atas investasi atau yang disebut dengan replacement cost.

Biaya penggantian itu atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi. Freeport wajib melepaskan 30 persen sahamnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014. Kewajiban itu dilaksanakan secara bertahap yang pada tahun ini dilepaskan sebanyak 10,64 persen terlebih dahulu.

Apabila mengacu pada replacement cost, maka nilai saham 10,64 persen akan bernilai USD 630 juta. Nilai tersebut jauh berbeda dengan penawaran yang telah diajukan Freeport sebesar USD1,7 miliar.

Sayangnya, sampai saat ini penawaran divestasi saham dari PTFI ke pemerintah Indonesia tak kunjung menemui kata sepakat. Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan "Masih negosiasi saya masih menjawab surat terakhir, dia menjawab, kita menjawab, mereka kan masih menawarkan yang itu (harganya). Ya kita tunggulah, tunggu gebrakan Pak Jonan," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (17/10).

Untuk itu, dirinya meminta agar Menteri ESDM Ignasius Jonan bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Mengingat, jangka waktu cadangan umur mineral di tambang yang dikelola perusahaan raksasa migas tersebut semakin menipis.

"Tergantung kalau umurnya pendek ya sudah tidak tertarik lagi (tambang grasberg)," ungkapnya.

Perseteruan Blok Masela

Presiden Joko Widodo telah memutuskan pengembangan proyek Blok Masela di Maluku dibangun di darat atau onshore. Pengumuman ini dilakukan Jokowi di Pontianak setelah mempertimbangkan beberapa hal.

"Ini adalah sebuah proyek jangka panjang tidak hanya 10 tahun, 15 tahun tapi proyek sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu dari kalkulasi perhitungan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung kita putuskan dibangun di darat," kata Presiden Jokowi di Pontianak, Rabu (23/3).

Sayangnya, keputusan tersebut sejatinya masih menyisahkan noda. Pasalnya, sebelum Jokowi memutuskan untuk dibangun di darat, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli dan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said saling silang pendapat terkait proyek besar tersebut.

Waktu sama-sama menjabat menteri, Sudirman Said dan Rizal Ramli tak pernah akur. Beberapa kali Rizal Ramli mengungkapkan kekesalannya karena Sudirman Said tak pernah hadir saat diundang rapat koordinasi.

Bahkan, Rizal mengaku sudah bosan mengundang Sudirman Said untuk melakukan rapat koordinasi.

Saat itu, Rizal mengaku lebih memilih rapat bersama dengan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM (Ditjen), dibandingkan dengan Sudirman Said. Mereka dianggap lebih mumpuni dibandingkan menterinya.

"Saya yang penting Ditjen-nya, karena lebih mengerti Ditjennya dari pada menterinya," tegas Rizal di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Saat itu, Rizal Ramli menginginkan pengembangan Blok Masela menggunakan pipa di darat (onshore). Dengan sistem ini, Rizal berharap bisa ikut mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.

Berbeda dengan Rizal, Sudirman Said menginginkan pengembangan Blok Masela menggunakan sistem kapal terapung atau (offshore). Menurut Rizal, pengembangan Blok Masela dengan kapal terapung hanya akan menyebabkan kekayaan alam Indonesia diambil asing.

"Sepertiga ikan di Indonesia dari Maluku, diekspor ke seluruh dunia tapi rakyat nyaris tidak dapat apa-apa, Tuhan maha pengasih penyayang, yaitu gas alam, ternyata bahwa ladang yang di Masela disebut sebagai ladang abadi, potensinya tidak akan habis 70 tahun," kata dia. 

Ibarat sebuah pepatah, menang jadi arang kalah jadi abu, keduanya akhirnya harus mengakhiri perseteruan tersebut tanpa ada yang tersenyum. Sebab, pada Rabu (27/7), presiden Jokowi memutuskan untuk mencopot keduanya sebagai menteri.

Saat ini, peran keduanya telah digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Sementara kubu Menteri ESDM sudah berada dalam komando Ignasius Jonan.

Perseteruan Menteri ESDM dengan Bos PLN

Pada Juli lalu terjadian perang dingin antara Menteri ESDM yang saat itu masih dijabat oleh Sudirman Said dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal ini lantaran Sudirman Said mengaku gerah dengan beberapa anggapan jika PLN memiliki dua ibu. Menurutnya, secara korporasi, Kementerian BUMN adalah bapak bagi PLN, sedangkan ibunya adalah Kementerian ESDM

"Terus sering direksi PLN bilang orang tua kami dua, tapi ibu sebenarnya itu Kementerian ESDM, kami yang melahirkan, menyusui (alokasi gas dan batu bara), sementara satu lagi bapaknya itu Kementerian BUMN hanya menilai apakah nilainya bagus engga, labanya berapa? Itu," tuturnya.

Sudirman menambahkan, PLN bersama pemerintah seharusnya saling merangkul demi membangun kesejahteraan bagi masyarakat.

"Ibunya jangan di protes-protes terus nanti durhaka. Kasian ibunya disakiti terus di depan publik. Regulator terus di protes. Nanti orang liat, ini pemerintah gimana sih? Saya sengaja bicara keras karena selama ini sudah menahan diri."

Perseteruan tersebut memang cukup beralasan. Sebab, PLN dianggap telah membangkang kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM salah satunya tentang penetapan tarif PLTMH yang diatur dalam Permen 19. Dimana perusahaan plat merah saat itu malah menurunkan harga tarif setrum dari PLTMH yang dibangun oleh Independen Power Producer (IPP).

Tidak hanya itu, Menteri ESDM, Sudirman Said juga mengaku gerah dengan sikap direksi PLN yang jarang hadir jika diundang rapat.

"You can buy perception, you can't buy reality. Saya mau bangun kenyataan. Pak Sofyan 2 tahun engga pernah duduk di ruangan saya. Yang paling sering itu, acara-acara yang kita undang, dirut PLN tidak pernah ada," ucapnya.

Perseteruan tersebut nyatanya justru dikhawatirkan oleh banyak pihak, salah satunya pengusaha listrik. Mereka menilai, perseteruan antara Sudirman Said dan Sofyan Basyir harus dihentikan. Alasannya, dikhawatirkan proyek-proyek kelistrikan yang telah ditetapkan pemerintah tidak bisa tercapai.

Apalagi, pemerintah saat ini memiliki target untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia melalui megaproyek 35.000 megawatt (MW). Target pembangunan yang diharapkan rampung pada 2019 mendatang ini bisa molor karena hanya silang pendapat ini.

Meski demikian, perseteruan tersebut akhirnya tidak lama berakhir. Sebab, Sudirman Said dicopot sebagai Menteri ESDM. Setelah kejadian itu, Menteri ESDM yang menggantikan Sudirman Said tak lagi berseteru dengan mantan Direktur Utama Bank BRI tersebut. 

Perpanjangan Izin ekspor konsentrat ke Freeport

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia yang habis pada 8 Agustus lalu hingga Januari 2017. Keputusan ini kemudian dipertanyakan karena pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter milik Freeport mandek.

Dalam aturannya, izin ekspor konsentrat bisa diberikan dengan menunjukkan progres pembangunan smelter.

Pemberian izin ini pun menimbulkan perdebatan panjang. Banyak yang menilai rekomendasi perpanjangan ekspor konsentrat kepada Freeport diberikan oleh mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. Sementara sebagian lainnya menyebut jika izin tersebut diberikan oleh Menteri ESDM yang menjabat pada saat itu, yakni Arcandra Tahar.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan menyebut, perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia hingga Januari 2017 diberikan oleh Sudirman Said, bukan Arcandra Tahar.

Luhut memastikan hal tersebut setelah dirinya mendapat laporan perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport yang diberikan oleh Sudirman Said kala menjabat sebagai Menteri ESDM dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Bambang Gatot Ariyono.

"Itu sudah dikeluarkan oleh Pak Dirman (Sudirman Said), bukan Pak Candra (Arcandra Tahar). Itu ditandatangani oleh dirjennya," ungkap Luhut di Jakarta, Kamis (18/8).

Surat persetujuan ekspor konsentrat itu telah diberikan Kementerian ESDM kepada Kementerian Perdagangan dan berlaku sejak 9 Agustus 2016 hingga 11 Januari 2017.

Dalam rekomendasi itu, Freeport mendapat kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton, meski masih dikenakan bea keluar 5 persen dari nilai volume konsentrat yang diekspor.

Berbeda pendapat dengan Luhut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menyebut jika perpanjangan tersebut diberikan oleh Arcandra Tahar. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR, Inas Nasrullah yang ngotot menyebut rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat diberikan oleh Menteri ESDM Arcandra Tahar (sekarang mantan).

"Jangan dibilang ini persetujuan menteri lalu (Sudirman Said), kan ada menteri baru (Arcandra Tahar). Kalau memang kebijakannya itu salah kenapa tidak dibatalkan oleh menteri baru? Kalau disetujui oleh menteri yang baru, berarti dia yang bertanggungjawab. Bukan menteri yang lama," ujarnya di ruang rapat komisi VII, Gedung DPR, Jakara, Kamis (1/9).

Polemik tersebut akhirnya berakhir usai Luhut mengklarifikasi seluruh spekulasi yang beredar. Saat rapat dengan DPR, Luhut menyebut jika izin perpanjangan ekspor konsentrat Freeport diberikan oleh Arcandra Tahar dan ditandatangani oleh Dirjen Minerba, Bambang Gatot atas arahan Menteri ESDM.

"Atas ketentuan itu, yang di-'reconfirmed' Pak Candra, kemudian dilakukan Pak Bambang Gatot (Dirjen Minerba Kementerian ESDM). Dalam birokrasi, kewenangan menteri diberikan melalui dirjennya, karena memang sudah ada pelimpahan ke dirjen untuk penandatangannya," jelasnya.

Menteri ESDM dengan jabatan terpendek

Usai mencopot Sudirman Said yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM definitif pada 27 Juli 2016 menggantikan Sudirman Said. Mensesneg Pratikno menyebut alasan Presiden Jokowi memilih Arcandra karena ahli di bidangnya.

"Arcandra Tahar ini profesional. Ahli di bidang ESDM, dengan riwayat pendidikan mengagumkan. Beliau mempunyai reputasi dan tercatat sebagai profesional kelas dunia. Kita bersyukur Pak Arcandra yang lama di Amerika Serikat, kini kembali ke Indonesia," katanya di Istana Negara, Rabu (27/7).

Sebelumnya, jabatan itu sempat kosong selama 2 bulan dan diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Sayangnya, keputusan tersebut tidak berjalan baik. Tidak lama usai dilantik pada, Arcandra langsung diterpa isu kewarganegaraan ganda. Pria asal Padang ini disebut memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan Indonesia. Sehingga, jabatannya sebagai Menteri dianggap tidak sah karena dwi kenegaraan. 

Polemik status kewarganegaraan Arcandra Tahar akhirnya selesai, usai pada Senin (15/8) malam, Menteri Sekertaris Negara Pratikno mengumumkan pencopotan Arcandra dari kabinet kerja Jokowi - JK. 

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Pratikno. 

Pencopotan Arcandra menjadi sejarah baru dalam kabinet pemerintahan di Indonesia. Sebab, baru kali ini terjadi seorang menteri dicopot genap di 20 hari masa baktinya.

Kendati demikian, Arcandra saat ini kembali masuk ke dalam kabinet kerja Jokowi - JK. Dirinya kembali ke kabinet tidak sebagai menteri lagi, melainkan sebagai Wakil Menteri ESDM dengan nahkoda utamanya Ignasius Jonan.