Data Kemenkeu: Defisit APBN Tembus Rp144 Triliun Hingga Kuartal I-2021
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, defisit Maret 2021 terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah. Di mana pendapatan negara hanya mencapai Rp378,8 triliun, sedangkan posisi belanja negara meningkat mencapai Rp523 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2021 mencapai Rp144 triliun atau 0,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp76 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, defisit Maret 2021 terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah. Di mana pendapatan negara hanya mencapai Rp378,8 triliun, sedangkan posisi belanja negara meningkat mencapai Rp523 triliun.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
"Keseimbangan primer kita defisit 0,82 persen dari PDB dibandingkan bulan lalu 0,6 persen lebih dari PDB. Jadi ini semua dalam koridor yang bisa kontrol dan akan pantau terus," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4).
Pendapatan negara hingga akhir Maret 2021 sebesar 21,7 persen dari APBN atau Rp378,8 triliun dari target sebesar Rp1.743,6 triliun. Dibandingkan tahun lalu, total pendapatan ini mengalami peningkatan 0,6 persen.
Adapun pendapatan negara yang mencapai Rp378,9 triliun tersebut berasal dari pajak sebesar Rp228,1 triliun, Kepabeanan dan Cukai R62,3 triliun, PNBP Rp88,1 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp0,3 triliun.
"Pendapatan negara tahun ini tumbuh 0,6 persen utamanya dilihat penerimaan pajak masih 5,6 persen lebih rendah dari tahun lalu, tapi kepabeanan dan cukai ada peningkatan dan 62,7 persen dan sudah terkumpul Rp62,3 triliun dibandingkan tahun lalu 2020 Rp18,6 triliun," jelasnya.
Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp523 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp350,1 triliun, dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp173 triliun.
"Untuk belanja negara sudah dibelanjakan Rp523 triliun sampai 31 Maret lebih tinggi 15,6 persen dibandingkan belanja tahun lalu Rp452,4 triliun," jelasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani: Anggaran Pemda Rp182,33 Triliun Mengendap di Bank
TMII Tak Dapat Dukungan APBN Sejak 1998, Ini Penjelasan Kemenkeu
Pendanaan Penyelenggaraan Transplantasi Organ Bersumber dari APBN dan APBD
Kemenkeu: Defisit 2020 Capai 6,1 Persen Tapi Lebih Rendah Dibanding Malaysia
Wamenkeu Sebut APBN 2021 Dirancang untuk Genjot Konsumsi Masyarakat
Anggaran Kementerian PUPR di 2021 Dipangkas Rp57,3 Miliar