Daya Beli Masyarakat Turun, Menko Airlangga Banggakan Program PKH dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Airlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Menko Airlangga bercerita mengenai tambahan PSN baru salah satunya BSD. (Tira/Liputan6.com)
(©@ 2024 merdeka.com)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah telah memiliki beberapa program bantuan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat yang tengah mengalami penurunan. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan beras, yang masih berjalan setiap dua bulan.
"Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi, PKH, kemudian bantuan pangan beras masih berjalan setiap 2 bulan," kata Airlangga kepada media, Jakarta, Kamis (3/10).
- Tak Perlu Khawatir, Pekerja Korban PHK Bisa Dapat Gaji dari Pemerintah Selama 6 Bulan, Begini Caranya
- KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh
- Airlangga Jamin Program BLT Mitigasi Risiko Pangan Dilanjutkan, Kapan Cair?
- Menteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Tak hanya itu, Airlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah. Hal ini menjadi perhatian, karena anggaran sebesar Rp1,3 triliun telah disiapkan untuk membantu mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang sedang beralih pekerjaan.
"Karena kalau jumlahnya rendah, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp1,3 triliun untuk menjadi bantalan mereka yang terkena PHK atau switching jobs, itu mereka tidak nikmati," jelas Airlangga.
Dengan rendahnya jumlah pendaftar, banyak orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tidak dapat menikmati dukungan yang ada.
Revisi Sistem JKP
Untuk mengatasi masalah ini, Airlangga bilang pemerintah akan melakukan revisi terhadap sistem JKP agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengaksesnya.
"Nah dengan adanya revisi nanti JKP, itu kita berharap angka ini bisa naik. Kalau angka ini naik, maka bantalan terhadap pelas menengah akan semakin kuat," papar dia.
Sebagai informasi, penurunan daya beli dan jumlah kelas menengah berdampak besar pada bisnis ritel di Jakarta.
Survei Knight Frank Indonesia menunjukkan bahwa sektor ritel, yang dibagi menjadi empat segmen premium grade A, grade A, grade B, dan grade C menghadapi tekanan yang berbeda.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, menyatakan bahwa segmen grade B dan C, yang biasanya menyasar kelas menengah, mengalami penurunan paling signifikan.
Kinerja ritel grade B dan C, yang umumnya merupakan ritel strata, semakin lemah akibat meningkatnya belanja online dan penurunan daya beli.
"Sektor ritel grade B dan C yang umumnya adalah strata ritel ini mengalami koreksi sekitar minus 3 atau kalau kita bedakan berdasarkan tipe, sektor ritel strata ini mengalami koreksi atau berada di bawah rata-rata tingkat hunian ritel di Jakarta saat ini,” kata Syarifah.