Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Temui Menko Airlangga, Pengusaha Minta Pekerja Swasta Dicoret Sebagai Peserta Tapera

Apalagi, terdapat program BPJS Ketenagakerjaan serupa yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang menawarkan manfaat sama.

tapera
Temui Menko Airlangga, Pengusaha Minta Pekerja Swasta Dicoret Sebagai Peserta Tapera
Temui Menko Airlangga, Pengusaha Minta Pekerja Swasta Dicoret Sebagai Peserta Tapera (©merdeka.com)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani meminta agar kelompok pekerja swasta atau buruh tidak dilibatkan sebagai peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini disampaikan Shinta usai menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Shinta keberatan jika pelaksanaan Program Tapera ikut menyasar pekerja swasta. Apalagi, program Tapera akan efektif berlaku mulai 2027 mendatang. Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan jika peserta program Tapera menyasar kelompok ASN atau PNS hingga TNI dan Polri.

"Karena kan yang di dulukan kan yang ASN, TNI Polri itu monggo. Jadi untuk swasta ini memang kan pelaksanaannya gencarnya baru 2027. Tapi kita nggak mau nunggu dong 2027," ujar Shinta kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).


Apalagi, terdapat program BPJS Ketenagakerjaan serupa yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang menawarkan manfaat sama. Sehingga, dikhawatirkan iuran Tapera dinilai akan membebani pekerja swasta maupun pelaku usaha.

Temui Menko Airlangga, Pengusaha Minta Pekerja Swasta Dicoret Sebagai Peserta Tapera

"Karena yang jelas juga tidak alignment (selaras) dengan apa yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lainnya. Ini kan disini ada alignment," bebernya.

Dia meminta, pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Tapera. Sehingga, program iuran gotong royong untuk kepemilikan rumah ini urung dilaksanakan.


"Karena pemerintah itu tidak bisa banyak berbuat kalau undang-undangnya tidak direvisi. Jadi kita kembali akan memberikan masukan untuk revisi daripada undang-undang Tapera," ucap Shinta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang merevisi PP Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).


Dalam beleid tersebut, gaji pekerja swasta hingga aparatur sipil negara (ASN/PNS) akan dipotong sebesar 2,5 persen per bulan untuk program Tapera. Sedangkan, pihak pemberi kerja atau perusahaan harus membayar iuran sebesar 0,5 persen per bulan.

Aturan lainnya, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya mengikuti program Tapera paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020.


Dengan ini, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
    Sulaeman
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Menko Airlangga Usul Beasiswa LPDP Sediakan Pelatihan seperti Program Kartu Prakerja
Menko Airlangga Usul Beasiswa LPDP Sediakan Pelatihan seperti Program Kartu Prakerja

Salah satu konsepnya dengan memberikan aspek pelatihan.

Beasiswa LPDP
Pekerja Tolak Bayar Iuran, BP Tapera: Itu Amanat Undang-Undang
Pekerja Tolak Bayar Iuran, BP Tapera: Itu Amanat Undang-Undang

Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.

Tapera
Menko Polhukam akan Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus TPPO Mahasiswa Modus Ferienjob di Jerman
Menko Polhukam akan Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus TPPO Mahasiswa Modus Ferienjob di Jerman

Kasus TPPO berkedok program magang ke Jerman atau ferienjob diikuti ribuan mahasiswa dari 33 kampus.

Kemenko Polhukam
Ini Cara Unik AgenBRILink di Gresik Jawa Timur Jaga Pelanggan Tetap Setia
Ini Cara Unik AgenBRILink di Gresik Jawa Timur Jaga Pelanggan Tetap Setia

Agar pelanggannya tetap setia, lagi-lagi Mukhamadun kembali menghadirkan program menarik.

Agen BRILink
Moeldoko: Program Tapera Tidak akan Ditunda
Moeldoko: Program Tapera Tidak akan Ditunda

Pemotongan gaji bagi karyawan swasta maupun mandiri akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Tapera
Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan, Pupuk Kaltim Libatkan Peserta Magang
Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan, Pupuk Kaltim Libatkan Peserta Magang

Pupuk Kaltim secara aktif mendukung implementasi empat program utama BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan hingga masyarakat.

Pupuk Kaltim
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi

"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet

Tapera
BPJS Ketenagakerjaan Dukung UMKM pada Pesta Rakyat UMKM Indonesia Bersama SRC
BPJS Ketenagakerjaan Dukung UMKM pada Pesta Rakyat UMKM Indonesia Bersama SRC

BPJS Ketenagakerjaan menyasar 500 ribu peserta UMKM melalui naungan SRC.

Berita BPJS Ketenagakerjaan
Terungkap, Ini Sederet Keuntungan Petani Bergabung dalam Program Makmur
Terungkap, Ini Sederet Keuntungan Petani Bergabung dalam Program Makmur

Petani yang tergabung pada program Makmur mudah mengakses pupuk karena tidak bergantung pada pupuk subsidi.

Petani
BP Tapera: Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Dimulai 2027
BP Tapera: Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Dimulai 2027

Penerapan potongan program Tapera bagi pekerja akan dilakukan secara bertahap.

Tapera
BPJS Ketenagakerjaan Jamin Semua Peserta Akan Terlayani
BPJS Ketenagakerjaan Jamin Semua Peserta Akan Terlayani

BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan layanan yang adaptif dan fleksibel untuk peserta.

BPJS Ketenagakerjaan
Menko Luhut Tegaskan Tidak Ada Kenaikan BBM Subsidi pada 1 Oktober 2024
Menko Luhut Tegaskan Tidak Ada Kenaikan BBM Subsidi pada 1 Oktober 2024

Luhut menyampaikan kebijakan pengetatan penyaluran BBM jenis Pertalite ini untuk memastikan program subsidi tepat sasaran.

Luhut Binsar Pandjaitan