Diterapkan Akhir 2022, ini Kecanggihan Teknologi Transaksi Tol Tanpa Sentuh
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan transaksi nontunai dan nirsentuh di jalan tol atau dikenal dengan layanan menggunakan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) akan diterapkan secara bertahap di beberapa ruas jalan tol pada akhir tahun ini.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan transaksi nontunai dan nirsentuh di jalan tol atau dikenal dengan layanan menggunakan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) akan diterapkan secara bertahap di beberapa ruas jalan tol pada akhir tahun ini.
Kementerian PUPR melalui BPJT terus melakukan inovasi yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0 dalam peningkatan pelayanan yang maksimal bagi pengendara di jalan tol sesuai dengan Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) Jalan Tol di Indonesia.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
"Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik," ujar Kepala BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit, seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (20/5).
Danang menegaskan, untuk penerapannya direncanakan akhir tahun 2022, sedangkan untuk ruas jalan tol yang akan diterapkan sistem tersebut pada akhir tahun masih dalam pembahasan.
"Nantinya, teknologi yang diterapkan pada MLFF yaitu menggunakan Global Navigation Satelit System (GNSS) yakni sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit," kata Danang.
Pembayaran Bebas Antre dan Tanpa Berhenti
Penerapan teknologi transaksi MLFF yang akan diterapkan di jalan tol di Indonesia, nantinya memungkinkan pengendara selaku pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol, apalagi mengantre tapping kartu uang elektronik saat melakukan pembayaran.
Sebagai informasi, nantinya perangkat yang rencananya digunakan pada transaksi nirsentuh MLFF yakni, Electronic On-Board Unit atau dikenal dengan E-OBU, dan perangkat Electronic Route Ticket di mana pengguna dapat memilih titik masuk dan keluar sesuai rute perjalanan sekali pakai.
Melalui penerapan transaksi nirsentuh MLFF tentunya memiliki manfaat sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrean menjadi nol detik. Sebelumnya dengan penggunaan uang elektronik (e-Toll) juga telah mengurangi waktu transaksi maksimal 5 detik.
"Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan. Selain memudahkan pengguna jalan karena bayar tol tanpa hambatan, informatif, aman, nyaman dan berkelanjutan dan juga dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol, serta mengurangi tingkat kemacetan pada jam-jam padat," kata Danang.
(mdk/bim)