Ditjen Pajak jamin data perbankan tak akan disalahgunakan
"Kalau pejabat yang buka kerahasiaan data wajib pajak akan dipidana."
Pemerintah tengah mendorong keterbukaan informasi perbankan untuk penggalian potensi penerimaan pajak lewat revisi dua beleid. Yaitu, undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP) dan perbankan.
Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Irawan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan instrumen agar informasi perbankan hanya digunakan untuk keperluan penagihan pajak. Itu untuk menepis kekhawatiran perbankan terhadap penyalahgunaan data nasabah.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
"Di UU KUP sudah ada pasalnya. Kalau pejabat yang buka kerahasiaan data wajib pajak akan dipidana," kata Irawan, di Bali, Jumat (26/2).
Selama ini, sebenarnya, Ditjen Pajak sudah bisa mengakses data perbankan. Sayangnya, itu membutuhkan proses panjang melibatkan menteri keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
"Harus ada persetujuan dari pimpinan tertinggi. Itu bisa enam bulan baru selesai, keburu selesai pemeriksaannya. Kalau mau nagih, orangnya keburu kabur."
Pengamat Perpajakan Darussalam menilai keterbukaan informasi perbankan bisa mendongkrak penerimaan pajak Indonesia.
"Tingkat kepatuhan pajak sangat memprihatinkan. Tanpa ada kewenangan informasi perbankan untuk tujuan pajak, saya pesimistis penerimaan pajak bisa naik," katanya dalam kesempatan sama.
Menurutnya, keterbukaan informasi perbankan sudah menjadi tren dunia saat ini. Berdasarkan kajian, keterbukaan informasi perbankan membuat 37 negara memiliki basis data pajak akurat.
"Sekarang dari 37 negara, sebanyak 13 negara tidak lagi mendapatkan data perbankan berdasarkan permintaan tapi langsung otomatis dan periodik."
Baca juga:
Dalam 5 tahun, penerimaan 'hilang' Rp 225 T dari kurang bayar pajak
Basmi pengemplangan pajak, pemerintah butuh tambah 25.500 pemeriksa
Ditjen Pajak ternyata bisa lacak WP curang bayar SPT
DJP: Tak punya NPWP, masyarakat bisa dipidana
Pembentukan lembaga penerimaan negara mundur hingga 2018
Pemerintah tak masalah pembahasan Tax amnesty setelah DPR reses