Dorong pemerataan infrastruktur, pemerintah diminta komit dukung BUMN
Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk segera merevisi sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja perseroan, yang berdampak lurus pada bertambahnya setoran ke kas negara (dividen), hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk segera merevisi sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja perseroan, yang berdampak lurus pada bertambahnya setoran ke kas negara (dividen), hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Meski sudah beberapa kali diingatkan oleh Presiden, kita masih sering dengar adanya aturan Menteri yang saling tumpang tindih. Jelas (hal) ini malah akan memberatkan kinerja BUMN, dan membuat mereka sulit memperluas kontribusinya. Lalu esensi peran BUMN sebagai motor pembangunan yang digaungkan pemerintah itu dimana?" ucap pengamat hukum dan kebijakan publik, Ahmad Redi di Jakarta, Kamis (31/8).
Redi menyontohkan, kebijakan yang dinilai menghambat BUMN menjadi motor pembangunan infrastruktur ialah keputusan penaikan harga jual gas ConocoPhillips yang dilego ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) untuk wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dengan potensi kerugian mencapai Rp 240 miliar, kata dia akan teramat sulit bagi manajemen membangun jaringan gas bumi sebagai bentuk upaya konversi BBM yang diprogramkan pemerintah.
"Kalau terlambat dan sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Padahal kalau mau lebih fair harusnya harga di end user itu yang diturunkan untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan," ujar Redi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menyetor dividen dan pajak kepada negara. Selain dua pos tadi, BUMN harus menjadi motor pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"BUMN tidak hanya membayar dividen dan pajak tapi juga harus menjalankan visi misi pembangunan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (30/8).
Seperti diketahui, BUMN merupakan agen pembangunan sehingga partisipasinya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Belakangan, banyak BUMN mulai bersinergi untuk membantu pembangunan terutama di sejumlah wilayah Indonesia.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Baca juga:
Pertama kalinya, Jasa Marga terbitkan sekuritisasi aset tol Jagorawi Rp 2 triliun
Proyek pengembangan PLTP Dieng dan Patuha bisa dilanjutkan
4 Fakta baru di balik rusaknya satelit Telkom 1
Kementerian BUMN ramu strategi kejar setoran ke negara di 2017
Sri Mulyani akan selidiki kerugian Garuda Indonesia mencapai Rp 3,7 triliun
Telkom kerahkan 1.000 teknisi atasi gangguan satelit Telkom 1
Kisah Garuda Indonesia merugi Rp 3,7 T hingga tak setor ke negara di 2017