Dorong Program Reforma Agraria, 978.000 Hektare Lahan Hutan Siap Diberikan ke Rakyat
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memimpin rapat koordinasi mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). pemerintah akan menyerahkan lahan hutan tidak produktif yang masih bisa dikonversi seluas 978.000 hektare (ha) kepada masyarakat. Lahan-lahan tersebut terletak di 20 provinsi seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memimpin rapat koordinasi mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.
Ditemui usai rapat, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah akan menyerahkan lahan hutan tidak produktif yang masih bisa dikonversi seluas 978.000 hektare (ha) kepada masyarakat. Lahan-lahan tersebut terletak di 20 provinsi seluruh Indonesia.
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Apa tujuan utama dari Reforma Agraria menurut Menko Airlangga? Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,
-
Mengapa Reforma Agraria menjadi program strategis nasional? Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden.
-
Bagaimana upaya Menko Airlangga untuk memastikan Reforma Agraria berjalan efektif dan terintegrasi? "Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan," tegas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Kenapa Kementan mendorong kepala daerah untuk meningkatkan produksi pangan? Menyambut Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2023, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong kepala daerah memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi, khususnya merealisasikan target produksi beras sebanyak 35 juta ton pada musim panen yang akan datang.
"Tadi itu rapat tentang reforma agraria yang sumber tanahnya dari kawasan hutan negara yang bisa dikonversi namanya hutan produksi yang dapat dikonversi dan sudah tidak produktif. Indikasi yang paling umum forest cover nya sudah di bawah 30 persen. Kita sudah punya 978.000 ha di 20 provinsi," ujarnya di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (7/5).
Adapun lima wilayah terbesar di Indonesia yang memiliki hutan tak produktif tapi masih dapat dikonversi antara lain Papua 271.105 hektare, Kalimantan tengah 225.436 hektare, Maluku 160.473 hektare, Maluku Utara 97.695 hektare dan Sumatera Selatan 45.712 hektare.
Menteri Siti mengatakan, pemerintah daerah hingga kini masih melakukan penataan batas-batas lahan hutan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tengah membahas landasan hukum pemberian lahan ini sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Sekarang penataan batasnya sedang berlangsung. Nah tadi dibahas tentang bagaimana mekanisme untuk melakukan redistribusinya. Nah SK pencadangannya sudah ditetapkan oleh Menteri LHK tapi itu berupa pencadangan yang kita tegaskan ini diberikan pencadangannya kepada gubernur mana, dan itu tentu dari hasil penelitian terpadu analisis di tingkat teknis," katanya.
Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikelola menjadi berbagai macam sumber pendapatan baru. Beberapa di antaranya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, peternakan, perikanan, peternakan serta wisata alam.
"Kan harus jelas programnya, harus ada proposalnya, kan dari pemerintah daerah. Itu apa saja programnya, macam-macam, termasuk pertanian terpadu, fasum fasos, perikanan, pertenakan, wisata alam. Itu nanti proposalnya setelah gubernurnya tahu dia punya berapa, mereka menyiapkan agendanya, proposalnya didiskusikan di sini," jelasnya.
Menteri Siti menargetkan, pembagian lahan reforma agraria tersebut dapat dilakukan tahun ini dengan syarat semua standard yang telah ditetapkan bisa diselesaikan secepatnya. "(Target dibagikan kepada masyarakat) segera, jangan-jangan sebelum Lebaran," tandasnya.
Baca juga:
Walhi Desak Pemerintah buat Kebijakan Konkret Atasi Masalah Sengketa Tanah
Pemerintah Aceh Didesak Segera Selesaikan Konflik Agraria
Jokowi Bagikan Sertifikat di Pasar Minggu, Warga Histeris Minta Salaman
Jokowi Bakal Terus Lanjutkan Program Pembagian Sertifikat Tanah
Jokowi Minta Warga Tangerang Tagih Janji Menteri ATR Rampungkan Sertifikat di 2023
Debat Kedua Capres di Mata Netizen, Jokowi Disorot Salah Data, Prabowo Soal Unicorn
Tanggapan Prabowo Disebut Punya Lahan 340.000 hektare di Kaltim dan Aceh Tengah