DPR minta Jokowi tegas perbaiki layanan kesehatan di Tanah Air
Selain memanggil rumah sakit swasta masih membandel, Jokowi juga diminta membenahi internal BPJS Kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat berharap ketegasan Presiden Jokowi dalam membenahi kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Air. Selain memanggil rumah sakit swasta masih membandel, Jokowi juga diminta membenahi internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saya sepakat dengan keseriusan Presiden memanggil satu per satu rumah sakit masih enggan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, juga harus tegas terhadap pembenahan internal BPJS yang masih terlalu jauh dari pelayanan optimal," kata Anggota Komisi IX DPR-RI Amelia Anggraini, dalam siaran pers, Minggu (10/05).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Dia menguraikan, pengelola rumah sakit swasta jangan hanya berorientasi pada bisnis semata. mereka juga harus mendukung program pemerintah menyediakan layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.
"umah sakit swasta jangan sekadar menghitung nilai keekonomian bisnis semata tanpa mendukung program layanan kesehatan masyarakat. Dan, kalau RS swasta lain bisa kenapa yang lain tidak bisa?" tanya anggota Panja BPJS Kesehatan itu.
Amelia juga menyoroti minimnya sosialisasi BPJS Kesehatan. Ini berdampak pada ketidaktahuan sebagian besar masyarakat atas keberadaan lembaga mulai beroperasi sejak awal 2014 tersebut.
"Saya juga berharap BPJS Kesehatan harus bisa lebih maksimal sosialisasinya karena masyarakat masih banyak mengeluh dan tidak mengetahui haknya kalau ingin memanfaatkan fasilitas BPJS. Dengan banyaknya keluhan, saya menyarankan BPJS Kesehatan harus bersedia diaudit oleh publik."