DPR minta menkeu berikan detail soal pemangkasan anggaran
Dia mengimbau agar pemerintah bisa memberikan perincian dari pemangkasan anggaran tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mempertanyakan kebenaran dari pemangkasan anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Sebab, jika pemangkasan tersebut hanya dilakukan untuk program yang tidak mendesak, mengapa ada kementerian yang dipangkas hingga triliunan Rupiah.
"Seperti Kementerian Pertahanan yang dipangkas hingga Rp 7 triliun, apakah itu memang rapat yang tidak mendesak dan perjalanan dinas? Apakah pemangkasan ini benar-benar tidak menyasar pada program pembangunan infrastruktur," ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
Dengan demikian, dia mengimbau agar pemerintah bisa memberikan perincian dari pemangkasan anggaran tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa pemangkasan tersebut memang benar tidak berimbas pada pembangunan infrastruktur.
"Saya minta detail dari Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) soal pemangkasan anggaran. Ini untuk memastikan bahwa memang anggaran untuk infrastruktur memang tidak dipangkas," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Di mana total pemangkasan tersebut mencapai Rp 64,712 triliun dari 83 Kementerian dan Lembaga (K/L).
Pada diktum ketiga Inpres tersebut ditegaskan, penghematan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor.
Selain itu, Jokowi juga meminta penghematan pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.
Dalam Inpres tersebut, diketahui Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan pemangkasan anggaran paling besar, sebesar Rp 7,933 triliun. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lembaga dengan pemangkasan paling kecil, yakni sebesar Rp 2,774 miliar.
Baca juga:
Menkeu pastikan gaji guru aman dari pemangkasan anggaran
Target inflasi 4 persen, pemerintah harap Rupiah menguat di 2017
Strategi Menkeu Sri Mulyani agar penyaluran subsidi tepat sasaran
Ini prioritas belanja pemerintah di 2017
Ini alasan Sri Mulyani rombak APBN Perubahan 2016
Genjot ekonomi, ini strategi fiskal Menkeu Sri Mulyani untuk 2017
Perbaiki anggaran pemerintah, ini rekomendasi DPR terkait APBN 2015