DPR: Rakyat di ujung RI bisa beli BBM dengan harga 30 kali lipat dari Jakarta
Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berpesan para anggota komisioner BPH Migas untuk sungguh-sungguh merealisasikan program BBM satu harga. Agar masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) mudah mendapatkan dan merasakan BBM jenis Premium penugasan dan Solar subsidi dengan harga ketetapan pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lebih jeli dalam melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Salah satunya dengan menggandeng Kepolisian dalam aspek pengawasan.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berpesan para anggota komisioner BPH Migas untuk sungguh-sungguh merealisasikan program BBM satu harga. Agar masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) mudah mendapatkan dan merasakan BBM jenis Premium penugasan dan Solar subsidi dengan harga ketetapan pemerintah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
"Kami berpesan agar cita-cita Presiden Republik Indonesia harga BBM di seluruh Indonesia satu harga itu bisa segera terwujud. Selama ini ada rakyat di ujung sana sudah susah beli BBMnya jauh dan lebih mahal lagi, bisa 20 sampai 30 kali lipat dari harga yang kita beli di Jakarta," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Bambang melanjutkan, pelaksanaan program BBM satu harga harus diawasi dan akan meminta bantuan Kepolisian untuk mengawasi proses penyaluran BBM satu harga agar tidak ada penyalahgunaan. "Kami juga akan minta Kepolisian mulai Polda, Polres, Polsek sampai ke desa-desa untuk mengawasi," ucap Bambang.
Bambang pun meminta Kepolisian menindak tegas para penimbun BBM yang dialokasikan untuk BBM satu harga. "Terutama menangkap penimbun yang mainkan harga ada di desa-desa. Kalau sudah ditertibkan seperti penimbun bahan pokok besar itu saya yakin satu harga dapat dinikmati masyarakat," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Ada penyelewengan, premium dan solar dijual lebih mahal dari ditetapkan pemerintah
Gandeng BPH Migas, DPD ingin gunakan dana desa bangun SPBU Mini di daerah
Jumlah SPBU belum mencukupi, BPH Migas siapkan sub penyalur BBM satu harga
Pemerintah naikkan target distribusi BBM satu harga di 2018 menjadi 73 titik
2018, pemerintah targetkan distribusi BBM satu harga di 54 titik
Pemerintah sambut jika SPBU Vivo ingin gabung program BBM Satu Harga
Jonan sebut BBM Satu Harga satu-satunya program strategis ESDM yang tercapai di 2017