DPR sebut pemerintahan Jokowi terlalu optimis pasang target ekonomi
"Kalau bisa tercapai saya rasa pak menteri keuangan layak untuk diajak makan siang atau buka puasa."
Anggota komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sarmuji menilai pemerintahan Jokowi-JK terlalu optimis dengan mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen pada tahun ini.
Menurut dia, dengan melihat indikator ekonomi yang ada, target itu cuma omong kosong. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia juga masih melemah.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen saya rasa over optimistic, kalau bisa tercapai saya rasa pak menteri keuangan layak untuk diajak makan siang atau buka puasa. Dengan komponen-komponen yang dijelaskan tadi, 5,3 persen ini menurut saya seperti kehilangan dasar," katanya dalam rapat bersama pemerintah di Badan Anggaran, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Selain itu, Sarmuji juga mempertanyakan soal inflasi yang seharusnya bisa dikendalikan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga per 3 bulan yang biasanya diumumkan oleh Bank Indonesia.
"Kami ingin dijelaskan kira-kira instrumen apa yang bisa dipakai untuk kendalikan inflasi selain suku bunga 3 bulanan itu," tuturnya.
Selain itu, dia juga mengkritik paparan pemerintah soal penerimaan negara melalui tax amnesty tak bakal tercapai. Menurutnya, angka Rp 165 triliun sebagai target pemerintah dalam pembahasan masih jadi pertanyaan.
"Karena saya berpendapat bahwa tax amnesty ini butuh waktu, makanya di daftar inventarisasi masalah (DIM) kami bukan 6 bulan tapi setahun. Kalau tax amnesty ini diikuti pengusaha tapi di akhir tahun ini, pasti kontribusi ke APBN kita enggak maksimal sehingga angka Rp 165 triliun itu masih layak kami pertanyakan," tutupnya.
Baca juga:
Jokowi tanggapi laporan BPK: Jangan main-main dengan uang rakyat
OJK prihatin pasar keuangan syariah di Indonesia
DPR sebut pemerintah Jokowi terlalu pede andalkan tax amnesty
Ini penyebab sarjana ekonomi syariah tak dilirik di dunia kerja