DPR setujui penggunaan BMN untuk penerbitan SBSN Rp 43,6 triliun
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan persetujuan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset penerbitan Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 43,6 triliun, yang berasal dari 41 Kementerian/Lembaga dengan jumlah 9.998 BMN.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan persetujuan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset penerbitan Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 43,6 triliun, yang berasal dari 41 Kementerian/Lembaga dengan jumlah 9.998 BMN.
"Bisa kita setujui ya? Setuju!" Kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/7).
Underlying asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Di mana prinsip keuangan syariah mengharuskan adanya underlying asset untuk menghindari terjadinya transaksi money for money yang dapat dikategorikan sebagai riba.
SBSN sendiri sudah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan total akumulasi hingga saat ini sebesar Rp680,21 triliun. Jumlah outstanding SBSN yaitu nilai dari SBSN yang telah diterbitkan dan dibayarkan kembali, per 19 Mei 2017, adalah sebesar Rp490,90 triliun.
Dengan penawaran yang terus meningkat, menggambarkan bahwa minat terhadap alat investasi SBSN atau sukuk menjadi makin luas, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga menggambarkan makin mendalamnya pasar keuangan Indonesia.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
Baca juga:
Asosiasi sebut mogoknya pekerja JICT ancam investasi sektor logistik
Batas kepemilikan asing di perusahaan asuransi maksimal 80 persen
742 Pemudik meninggal dunia selama masa mudik Lebaran 2017
Waskita Beton incar kontrak baru Rp 6,7 triliun hingga akhir tahun
Bank Dunia tawarkan bantuan tarik utang asing ke Jokowi
Banyak regulasi hambat investasi, kemampuan serap tenaga kerja turun
Canda Jokowi yang bikin Presiden Bank Dunia tertawa