Dua Sisi Perdagangan Digital, Bisa Jadi 'Mesin Pembunuh' Jika Industri dalam Negeri Tak Diproteksi

Dua Sisi Perdagangan Digital, Bisa Jadi 'Mesin Pembunuh' Jika Industri dalam Negeri Tak Diproteksi

Pemerintah terus mewaspadai munculnya aplikasi jual beli online, terutama dari China. Terbaru, pemerintah mewaspadai kemunculan aplikasi Temu.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki sempat mengatakan, di era digital setiap orang yang memiliki UMKM di pelosok desa bisa berjualan secara online, bahkan dalam skala pasar yang besar yaitu nasional dan bahkan global.

"Tapi di sisi lain, kalau kita tidak punya produk yang unggul kita akan diserbu produk dari luar yang akan masuk ke pelosok-pelosok desa," kata Menteri Teten, saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional KUMK, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu lalu.

Teten mencontohkan seperti kejadian yang lalu dengan adanya aplikasi TikTok Shop bahwa barang-barang produk China akhirnya dijual ke Indonesia dengan harga murah oleh aplikasi TikTok.

"Kejadiannya kemarin, ketika kasus TikTok itu. Kebetulan China ekonominya sedang menurun, mereka terus memproduksi untuk menciptakannya lapangan kerja, barang-barang konsumsi akhirnya dijual ke Indonesia sudah didumping harganya murah lalu oleh platform digital mereka TikTok disubsidi kembali," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Menurut dia, pengusasaan platform asing terutama dari China cepat atau lambat bakal mengancam usaha kecil-menengah.

Menurut Amin, semua pihak harus mengantisipasi untuk memproteksi industri dalam negeri. Sebab, belum lama ini ada PHK massal terjadi di Tokopedia. Bytedance yang sudah menguasai 75 persen saham di Tokopedia disebut berbuat demi kepentingan bisnis mereka.

"Tentunya pihak ByteDance akan mengutamakan sistem yang mereka bangun dan kembangkan, termasuk SDM yang sudah cocok dengan sistem mereka. Dan pengoperasian sebagian besar sistem dan teknologi itu tidak perlu dilakukan di Indonesia. Efisiensi biaya operasional perusahaan menjadi alasan utama PHK massal di Tokopedia,” katanya.

"Jika tidak diantisipasi secara tegas dengan kebijakan protektif terhadap industri dalam negeri, maka perdagangan digital bisa menjadi ‘mesin pembunuh’ bagi industri lokal, seperti yang dialami (saat ini terjadi) di industri tekstil dalam negeri,” sambung Amin.

Amin juga curiga, Tiktok sudah mulai melakukan penguasaan data dengan digabungnya seller center antar dua perusahaan. Big data, kata Amin, adalah hal sangat penting bagi perusahaan digital, terlebih saat ini yang memegang kendali merupakan raksasa teknologi Tiongkok Bytedance-Tiongkok.

"Bukan hanya sekedar data nomor ponsel, namun juga perilaku konsumen dan pola konsumsi di dalamnya. Dan itu bagian dari strategi market intelligent mereka,” kata Amin.

Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap 450 karyawan di bulan ini. Namun, mengutip Tech in Asia dan Bloomberg, Kamis (13/6), jumlah itu masih belum pasti.

merdeka.com

Keputusan PHK karyawan ini berdampak pada tim periklanan dan operasional. Tujuannya untuk menghilangkan peran duplikat setelah merger TikTok Shop dan Tokopedia.

Terkait kabar tersebut, Nuraini Razak, Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan ShopTokopedia buka suara.

Kepada Merdeka.com melalui keterangannya, Nuraini menjelaskan bahwa menyusul penggabungan TikTok dan Tokopedia pihaknya perlu mengidentifikasi beberapa area yang harus diperkuat dalam organisasi. Sayangnya, ia tak menyebutkan berapa persisnya karyawan yang terkena PHK.

“Menyusul penggabungan TikTok dan Tokopedia, kami telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperkuat dalam organisasi dan menyelaraskan tim kami agar sesuai dengan tujuan perusahaan,” ujar Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan ShopTokopedia, Nuraini Razak.