Dunia di ambang perang tarif pajak, ini respons Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa rencana negara-negara besar ini sempat menjadi perdebatan di pertemuan G-20. Sebab, dikhawatirkan timbul perang tarif antara negara dunia.
Sejumlah negara dunia seperti China, India, hingga Amerika Serikat berencana mereformasi kebijakan perpajakannya guna menarik investasi. Salah satu langkah yang diambil ialah dengan memangkas tarif pajak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa rencana negara-negara besar ini sempat menjadi perdebatan di pertemuan G-20. Sebab, dikhawatirkan timbul perang tarif antara negara dunia.
-
Siapa Naja Dewi? Berikut adalah gambar Naja Dewi Maulana, anak tunggal Armand Maulana dan Dewi Gita.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Siapa Syekh Nurjati? Syekh Maulana Idhofi Mahdi Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati menjadi tokoh penyebar Agama Islam yang berpengaruh di sekitar abad ke-14.
-
Siapa Paulus Pandjaitan? Paulus putra dari Menko Luhut ini ternyata mengikuti jejak ayahnya yang meniti karier di bidang kemiliteran. Siapa yang tak kenal Luhut Binsar Pandjaitan? Selain menjabat sebagai Menteri Menko Marves, ia juga memiliki karier mentereng di bidang kemiliteran. Anak sulungnya, Paulus Pandjaitan rupanya mengikuti jejak karier sang ayah.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
"Apapun arah yang dilakukan India, China, Indonesia, Amerika, semua dalam rangka setiap negara memiliki kebutuhan mengumpulkan penerimaan pajak di satu sisi. Tapi di sisi lain mereka juga ingin menjaga momentum ekonomi," ujar menkeu saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/4) malam.
Terkait Indonesia, lanjutnya, saat ini belum berencana menurunkan tarif pajak. Sejauh ini fokus pemerintah baru pada pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selanjutnya baru diajukan RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Diharapkan dengan pembahasan ini (KUP) kita bisa membuat suatu situasi pengelolaan dari administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Tidak membebani wajib pajak tapi juga simpel untuk para fiskus kita dalam menjalankan tugasnya," jelasnya.
Baca juga:
Bos BI puji Tax Amnesty jadi tersukses di dunia & jaga ekonomi 2016
Ditjen Pajak pastikan masa lapor SPT perusahaan hingga 30 April 2017
Per 25 April 2017, hampir 11 juta wajib pajak lapor SPT
Kapolda Riau sebut tersangka kasus korupsi pajak 2 orang bukan 4
Petugas bongkar aksi makelar pajak tanah di Malang