Ekonom Nilai Pembentukan Kementerian Investasi Tak Lantas Selesaikan Masalah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan susunan kabinet kerja jilid II periode 2019-2024 telah selesai dilakukan. Salah satu perubahan adalah adanya kementerian yang fokus menangani investasi. Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tidak sependapat mengenai adanya Kementerian Investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan susunan kabinet kerja jilid II periode 2019-2024 telah selesai dilakukan. Salah satu perubahan adalah adanya kementerian yang fokus menangani investasi.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tidak sependapat mengenai adanya Kementerian Investasi. Sebab, dia menilai sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengurusi masalah investasi.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
"Tapi kita tunggu saja bagaimana bentuk Kementerian Investasi ini semoga menteri ini sekaligus juga sebagai Kepala BKPM," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis, (15/8).
Piter mengatakan, adanya Kementerian Investasi ini secara tujuan memang baik yakni mendorong investasi yang memang saat ini dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan berada di kisaran 5 persen.
"Pertumbuhan ekonomi 5 persen kita butuh lebih dari 6 persen agar bisa keluar dari middle income trap sekaligus memanfaatkan bonus demografi," imbuh dia.
Kendati demikian, pembentukan Kementerian Investasi tidak secara otomatis menyelesaikan masalah yang ada. Sebab, persoalan yang menghambat investasi selama ini dinilai masih cukup banyak. "Dan terbukti BKPM bahkan Kemenko Perekonomian tidak bisa menuntaskannya," kata dia.
Untuk menghilangkan hambatan investasi, kata dia, diperlukan kemauan untuk intropeksi dan mengevaluasi segala kebijakan yang sudah berjalan selama ini. Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung defensif dan tidak mau mengakui bahwa kebijakan yang sudah diambil belum optimal.
Oleh karena itu, Piter menyarankan agar posisi menteri ini dapat diisi dengan orang-orang yang tepat dan mau mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga mampu mengevaluasi secara menyeluruh apa-apa saja yang menghambat investasi.
"Siapapun bisa dan mampu mengisi posisi menteri investasi ini. Arogansi pejabat agar dihilangkan. Itu kunci sukses kementerian investasi nanti," jelas dia.
Baca juga:
PPP Ngaku Dapat Lebih dari Satu Kursi Menteri dari Jokowi
Kursi Mensos Penting Buat AHY Demi Pilpres 2024
Respons Koalisi Soal Jokowi Kantongi Nama-Nama Calon Menteri 2019-2024
Jokowi Bocorkan Petunjuk Susunan Kabinet Menteri Periode 2019-2024
Jokowi Minta Keputusan Komposisi Kabinetnya tak Diributkan: Itu Hak Prerogatif Saya
Kejutan-Kejutan Jokowi di Periode Kedua
PDIP Sebut Kementerian Urusan Investasi Sejalan Hasil Kongres V