Ekonom: Siapapun presidennya bakal terpaksa menaikkan harga BBM
Agustus momen paling tepat naikkan harga BBM subsidi
Untuk menjaga kuota subsidi Bahan Bakar Minyak, ekonom Bank Standard Chartered Indonesia melihat, pemerintah tak punya pilihan selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Ada proyeksi defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menembus 3 persen, dan itu membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan mengatakan sepanjang triwulan II, pemerintah idealnya sudah mengambil keputusan, lantas melobi DPR. Karena untuk menghindari lonjakan inflasi tinggi, momen paling tepat menaikkan harga jual premium dan solar adalah pada triwulan III.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
"Persetujuan DPR itu kan untuk APBN 2014-2015, seharusnya bisa lah, asal presiden juga mau. Baiknya harga BBM naik Agustus-September," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4).
Proyeksi Standard Chartered, bila harga BBM naik tahun ini, inflasi tahunan diperkirakan akan berada di kisaran 6-7,5 persen. Kebijakan tersebut diramalkan membawa stabilitas pada anggaran, dan bisa berdampak positif pada target penurunan defisit transaksi berjalan.
Terlebih, Fauzi yakin realisasi konsumsi BBM yang dialokasikan 48 juta kiloliter akan jebol. Sebab, harga premium di dalam negeri berselisih jauh dari harga keekonomian yang berada di level Rp 11.000 per liter. "Ini memicu migrasi konsumsi non-subsidi ke BBM subsidi."
Karena dampaknya jangka panjang dari sudut pandang apapun positif, Fauzi meyakini ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enggan menaikkan BBM subsidi sekalipun, maka presiden terpilih selanjutnya akan terpaksa mengambil kebijakan itu.
Akan tetapi, lebih ideal bila mekanisme yang diambil adalah subsidi tetap, bukan lagi berbasis harga. "Diharapkan fix subsidi per liter bisa disetujui DPR, bisa naik 20 persen," kata Fauzi.
Di luar itu, Ekonom Standard Chartered Eric Sugandi menambahkan isu energi akan menentukan proyeksi makroekonomi Indonesia.
Bank ritel asal Amerika Serikat ini meramalkan adanya shale gas membuat harga komoditas dunia mengalami tren penurunan. Akibatnya, pilihan pemerintah untuk menjaga kas negara hanya lewat pengetatan APBN, terutama mengurangi subsidi energi.
"Harga minyak dunia akan stabil di USD 105 per barel. Dampaknya tidak baik, karena 60 persen ekspor kita berbasis energi. Berakhirnya pesta komoditas seperti batu bara, otomatis memukul neraca perdagangan Indonesia," ujarnya.
(mdk/noe)