Ekonomi lesu, pengusaha perkebunan di Jawa Timur terancam bangkrut
"Kondisinya sangat mengkhawatirkan, kalau tidak segera disikapi lambat laun mati."
Kondisi perekonomian Indonesia hingga kini masih saja lesu dan belum bisa bangkit. Pertumbuhan masih melemah, dan ditambah lagi merosotnya harga komoditas global seperti kelapa sawit, karet dan lain sebagainya.
Masih buruknya perekonomian berdampak pada pengusaha perkebunan di Jawa Timur yang terancam gulung tikar. Sekitar 35 sampai 40 persen pengusaha perkebunan terancam bangkrut akibat ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga komoditas di pasaran.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Geliat pertumbuhan ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan baru yang menunjukkan aktivitas produksi yang semakin terpacu.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Kondisinya sangat mengkhawatirkan, kalau tidak segera disikapi lambat laun mati. Karena itu kami para pengusaha bertemu mencari formula mengantisipasinya," kata Ketua Umum Forum Perkebunan Besar Jawa Timur, Muhammad Zakky saat temu mediasi dengan Pemerintah di Malang, Rabu (29/7). Pertemuan tersebut digelar oleh Dinas Perkebunan dengan mengundang para pengusaha perkebunan swasta dan BUMN di Jawa Timur.
Dia menegaskan, biaya produksi perkebunan saat ini sangat tinggi, namun harga di pasaran turun jauh di bawah harga normal. Komoditas karet sekarang hanya Rp 20.000 per kilogram, padahal sebelumnya bisa menyentuh Rp 28.000 sampai Rp 30.000.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan selama pertemuan. Salah satunya tentang penerapan regulasi PPN 10 persen untuk komoditas perkebunan. Ketetapan itu dinilai sangat memberatkan sejak penerapan pada 2014. "Perhatian pemerintah lebih banyak di sektor lain, tapi perkebunan seperti dilupakan," katanya.
Persoalan lain, kata Zakky, tentang penerapan pajak ekspor 5 persen khusus untuk Kakao. Ketetapan ini sebelumnya tidak ada, tetapi begitu diterapkan justru mematikan perkebunan. Pengusaha perkebunan juga masih menghadapi proses pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang masih susah. Zakky mencontohkan, tentang HGU perkebunan yang sudah mati, tapi HGU baru, pengurusannya selesai setahun kemudian. Selama itu tentunya, kebun tidak bisa produktif.
"Pengusaha itu butuh kepastian dalam investasi. Kita sedang merapatkan barisan bersama 800 orang pengusaha perkebunan," katanya.
Tidak kalah penting saat ini adalah keberpihakan aparat hukum yang tidak tegas. Akibatnya muncul ketidakpastian hukum. Banyak perkebunan yang dijarah oleh masyarakat.
"Secara hukum sah, sudah memiliki HGU, milik pengusaha atau BUMN, tetapi diredis, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Contoh perkebunan swasta di Sumber Petung, Kediri yang dijarah hingga tinggal 400 Ha dari sekitar 650 Ha," urainya.
Sementara Karyadi, Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Perkebunan Jawa Timur meminta para pengusaha perkebunan untuk mengambil langkah terobosan. Tanah perkebunan seluas sekitar 145 ribu hektar yang terdiri 125 unit perkebunan merupakan potensi yang sangat besar.
"Harus pintar berinovasi, perlu diversifikasi usaha. Contoh dengan berternak. Harus dilakukan redesain, tetapi harus tetap mengikuti aturannya," katanya.
Perkebunan sendiri hingga kini memiliki serapan tenaga kerja cukup tinggi. Setiap satu hektar kebun, antara 5 sampai 10 orang pekerja. Dari hasil pertemuan tersebut, rencananya para pengusaha perkebunan akan menyerahkan rumusan rekomendasi ke Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
(mdk/idr)