ESDM khawatir jika pemerintah daerah beli saham Freeport
"Pemerintah pusat kemungkinan nggak akan beli."
Kementerian ESDM mengaku khawatir jika pemerintah daerah membeli 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Sebab, pemda tak menutup kemungkinan melibatkan swasta lantaran ketidakmampuannya membeli saham yang dibanderol Freeport sebesar USD 1,7 miliar.
"Kekhawatiran justru pemda yang akan masuk dan disana ada pihak swasta," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Jakarta, Kamis (21/1).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Di mana tepatnya penemuan mineral tersebut? Survei baru yang dilaksanakan The Nippon Foundation bekerja sama dengan Universitas Tokyo menemukan bahwa dasar laut di sekitar pulau Minami-Tori-shima menampung sekitar 610.000 metrik ton kobalt dan 740.000 metrik ton nikel.
-
Dimana desa yang menjadi pusat industri kompor minyak tanah di Indonesia? Bahkan, Desa Taman Harjo, Singosari, Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai pusat industri kecil kompor dengan bahan bakar minyak tanah.
Diungkapkan Gatot, pemerintah pusat melepas hak sebagai pembeli prioritas saham divestasi Freeport. Sebab, duit untuk membeli tak dialokasilan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
"Pemerintah kemungkinan nggak akan beli."
Nah, berdasarkan aturan, pembeli prioritas selanjutnya adalam pemerintah daerah. Setelah itu baru perusahaan pelat merah dan perusahaan daerah.
"Tinggal giliran provinsi dan kabupaten. Level kedua, BUMN dan BUMD."
Pengamat Pertambangan Simon Sembiring menilai pemerintah sebenarnya ingin mengambil alih saham divestasi. Namun, sayangnya, terhalang oleh keterbatasan anggaran.
"Bukannya nggak mau, tapi karena tidak dianggarkan."
(mdk/yud)