ESDM: Kita Tidak Mengemis Keluar Negeri Agar Transformasi EBT Dipercepat
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana membantah Pemerintah Indonesia mengemis kepada dunia internasional dalam mempercepat transformasi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan emisi nol persen atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana membantah Pemerintah Indonesia mengemis kepada dunia internasional dalam mempercepat transformasi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan emisi nol persen atau net zero emission pada 2060 mendatang.
"Sekali lagi kita tidak menghibah, tidak mengemis ke orang orang atau luar negeri agar (transformasi EBT) bisa dipercepat," terangnya dalam diskusi virtual Greenpeace Indonesia bertajuk Transisi Energi untuk Menghentikan Krisis Iklim, Selasa (23/11).
-
Apa itu bursa karbon? Bursa karbon adalah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Kenapa Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) diluncurkan? Tujuan bursa karbon sendiri untuk mencipatakan insentif bagi perusahaan dan negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengaan menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kapan Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Upaya transformasi energi di Kalimantan Timur mulai diterapkan dalam bisnis perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Bagaimana cara perdagangan karbon di bursa karbon? Perusahaan yang mengeluarkan lebih banyak emisi daripada izin yang mereka miliki dapat membeli izin tambahan dari perusahaan yang memiliki surplus izin. Di sisi lain, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi mereka lebih dari batas yang ditetapkan dapt menjual izin karbon mereka.
Sebab, kata Rida, permintaan dukungan investasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional digunakan untuk membiayai program-program percepatan transformasi EBT yang jelas dan terukur.
"Jadi, kita sudah punya program (pengembangan EBT). Ini loh roadmap kami, kalau you bantu, ini kalau you support," ungkapnya.
Pun, pihaknya memandang persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama penduduk bumi. Sehingga, keterlibatan dunia internasional diperlukan untuk mencapai emisi nol persen di 2060 mendatang.
"Karena kita nggak mungkin lakukan) tranformasi energi) sendiri. Apalagi kalau latar belakang menyelamatkan bumi, lah bumi kan dihuni ramai-ramai," tandasnya.
Jokowi Minta Amerika Serikat Jangan Janji Investasi, tapi Duitnya Tidak Nongol
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan di sela-sela kunjungan kerja luar negeri beberap waktu lalu sempat berbicang dengan PM Inggis Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengutarakan masih adanya kesenjangan dari sisi pembiayaan antara energi fosil dan energi hijau.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow Skotlandia, Senin, 1 November 2021. (Istimewa)
Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengutarakan masih adanya kesenjangan dari sisi pembiayaan antara energi fosil dan energi hijau.
"Negara-negara gede jangan hanya bicara saja, tapi ini ada problem gap ini siapa yang nanggung, siapa yang harus menyelesaikan, kalau negara berkembang tidak mungkin nyuruh-nyuruh, tidak bisa kita," kata Jokowi saat menceritakan pertemuan tersebut kepada para kepada komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di Istana Kepresidenan dikutip dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
"Nah mereka kelihatannya sudah mau dari janji investasi setiap tahun USD 100 miliar untuk semua seluruh dunia, jangan hanya memberi bayangan angka, tapi duitnya gak nongol, kita ngomong blak-blakan saja," lanjutnya.
Sebab itu Jokowi mengingatkan saat ini harus dimulai melakukan transisi energi. Dari tenaga surya hingga bayu.
"Karena akan ditekan kita. Jangan berinvestasi di Indonesia karena masih menggunakan energi fosil, jangan beri bantuan ke Indonesia karena masih menggunakan fosil, nekennya pasti kayak gitu. Ini yang harus kita antisipasi," bebernya.
(mdk/bim)