Fakta di balik persentase kemiskinan RI terendah dalam sejarah

Tingkat ketimpangan RI terus menurun

Suhariyanto mengatakan secara nasional, nilai gini ratio Indonesia selama periode 2010-2014 terus mengalami fluktuasi yang berpuncak di angka 0,414 pada September 2014. Mulai September 2015 hingga September 2017 nilainya mulai menurun.

Tercatat pada September 2015 nilai gini ratio adalah 0,402 terus turun hingga 0,391 di September 2017. "Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015 sampai September 2017 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia," jelasnya.

Dia menyampaikan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017). Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017).

Untuk angka ketimpangan atau gini ratio, lanjutnya, menurun tipis pada September 2017. Di mana, pada September 2017, gini ratio sebesar 0,391 atau menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Maret 2017 yang sebesar 0,393.

"Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 yang sebesar 0,394 turun sebesar 0,003 poin," ungkapnya.

Ada pun gini ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,404, turun dibanding Maret 2017 yang sebesar 0,407 dan September 2016 yang sebesar 0,409.

"Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,320, sama jika dibandingkan dengan Maret 2017, namun naik jika dibanding September 2016 yang sebesar 0,316," jelas dia.

Beras dan rokok masih jadi penyebab utama kemiskinan

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan September 2017 jauh lebih besar dibandingkan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Total masyarakat miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta atau 10,12 persen dari jumlah penduduk.

Suhariyanto mengatakan sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 73,35 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,31 persen.

Pada September 2017, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan sebesar 18,80 persen di perkotaan dan 24,52 persen di pedesaan.

"Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK 9,98 persen di perkotaan dan 10,70 persen di pedesaan," ujar Kecuk saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (2/1).

Selanjutnya, komoditi bukan makanan yang menyumbang besar untuk garis kemiskinan baik di perkotaan dan pedesaan adalah perumahan (di perkotaan 8,79 persen dan pedesaan 7,36 persen).

"Bensin di perkotaan 4,24 persen dan di pedesaan 3,18 persen, juga listrik di perkotaan 3,84 persen dan di pedesaan 2,04 persen," tandasnya.

Pendidikan di Indonesia Timur masih rendah

Tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia masih terpusat di Indonesia bagian Timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23 persen. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan, salah satu penyebab tingginya kemiskinan ialah faktor struktural atau masyarakat yang tidak ingin berkembang mengubah nasib melalui pendidikan.

Sebagian masyarakat masih menilai bahwa pendidikan itu bukan bagian terpenting untuk mengurangi kemiskinan.

"Problemnya itu struktural bukan cuma diberi bantuan terus selesai. Tapi problemnya kemiskinan yang berlarut-larut. Istilahnya, kemiskinan itu turun temurun. Itu lah yang struktural, kenapa? mereka tidak yakin anak berpendidikan itu dapat mengentaskan kemiskinan," katanya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (6/1).

Dia menambahkan, selama ini pemerintah telah banyak melakukan pengentasan kemiskinan dengan mengeluarkan berbagai macam program. Akan tetapi, program pemerintah juga tidak mungkin cepat menuntaskan kemiskinan di Indonesia karena dana yang tersedia terbatas.

"Kalau program pemerintah memang betul, tapi tidak mungkin dananya mengangkat semua orang miskin yang jumlahnya 20 sampai 28 juta itu keluar dari kemiskinan dengan uang pemerintah. Karena uang pemerintah itu terbatas," jelasnya.

Saat ini lanjutnya, pemerintah telah memberi kesempatan melalui program sekolah gratis sampai SMA sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat mulai berpikir bahwa pendidikan merupakan sarana untuk bisa keluar dari masalah kemiskinan.

Inflasi hingga upah buruh tekan kemiskinan

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, memaparkan sejumlah faktor yang mendorong penurunan kemiskinan di 2017. Pertama, inflasi terjaga dalam rentang target yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, dalam kurun waktu Maret-September 2017, inflasi berada pada tingkat 1,45 persen.

"Yang bisa membuat kemiskinan turun besar, pertama inflasi. 2017, relatif stabil dan masuk rentang target dengan inflasi 3,6 persen. Khususnya periode Maret hingga September dijaga pada angka 1,45 persen," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1).

Kedua, penurunan kemiskinan juga didukung oleh meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Seperti diketahui, buruh tani merupakan salah satu tenaga kerja terbanyak yang tergolong miskin.

Faktor ketiga yang mendorong turunnya kemiskinan adalah integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, pemerintah terus mengoptimalkan perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu.

"Penyaluran PKH (Program Keluarga Harapan) juga terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset dan tabungan. Kemudian, reformasi subsidi pangan dan energi juga dilakukan dengan tepat sasaran. Optimalisasi penggunaan dana desa juga turut menurunkan kemiskinan di pedesaan," tandasnya.

Indeks kedalaman kemiskinan RI masih tinggi

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen tidak semudah ketika menurunkan tingkat kemiskinan di atas 10 persen. Penurunan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen akan lebih pelan.

"Ini kita merujuk angka 10 persen. 10 persen ke bawah jangan harap penurunannya akan tajam. Seperti waktu kita menurunkan dari 16 ke 12 persen, tapi begitu masuk 12,11,10 persen dalam target 10 persen ke bawah, penurunannya akan lebih landai," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1).

Menteri Bambang mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen sulit dilakukan karena Indonesia masih memiliki indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang meningkat dalam satu tahun terakhir.

Untuk diketahui, indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang cenderung menjauhi garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dengan demikian, Mantan Menteri Keuangan tersebut mengatakan, target pemerintah ke depan tidak hanya fokus kepada penurunan tingkat kemiskinan tetapi juga kepada penurunan masyarakat miskin secara absolut. Di mana, angkanya kini berada pada 26,58 juta jiwa.

"Tapi memang ini yang paling penting adalah menurunkan orang miskin, secara absolut itu paling penting. Sekarang mungkin jumlahnya sekitar 26,58 juta jiwa dari tahun lalu 27 juta. Jadi menurun banyak kan. Ini yang jadi target kita," tandasnya.