Freeport ajukan 3 permintaan ke pemerintah Jokowi-JK
"Freeport memberikan dokumen yang perlu kami pelajari. Pertama, mengenai IUPK, kemudian dokumen kedua mengenai stabilitas investasi, lalu yang ketiga mengenai regulasi di mana dalam bentuk peraturan pemerintah."
Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih terus berlanjut. Dalam proses ini, Freeport mengajukan tiga dokumen, di mana salah satunya meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait dengan penjaminan stabilitas investasi.
"Freeport memberikan dokumen yang perlu kami pelajari. Pertama, mengenai IUPK, kemudian dokumen kedua mengenai stabilitas investasi, lalu yang ketiga mengenai regulasi di mana dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (31/5).
-
Siapa Diandra Minunet? Diandra Minunet, yang merupakan putri sambung dari Bella Saphira, saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
-
Kenapa mahasiswa UGM mengembangkan ESDS? Yogi mengatakan bahwa pengembangan ESDS tersebut berawal dari keprihatinan mereka terhadap tingginya kasus stunting di Tanah Air.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Di mana UNIMUDA Sorong berada? Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Papua Barat.
-
Apa visi dari UNIMUDA Sorong? UNIMUDA Sorong punya visi yaitu menjadi Universitas Kelas Dunia dalam mengembangkan IPTEK berbasis Entrepreneurship dan Multikultural pada tahun 2037 seperti dikutip dari website resminya.
-
Kapan UMi diluncurkan? Awal mula mitra UMi di-launching itu untuk menanggulangi merebaknya rentenir.
Teguh yang juga menjadi Ketua Tim Negosiasi Freeport dari pihak pemerintah menjelaskan tiga konsep tersebut sudah resmi diberikan oleh Freeport dan akan dipelajari lebih lanjut.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa PT Freeport sudah sepakat akan membangun smelter hingga batas waktu yang diberikan sampai 2022. "Mengenai kapan dia harus mulai bangun smelter sudah dibahas, sampai 2022. Kemudian mengenai apakah dalam bangun smelter ini Freeport masih boleh ekspor konsentrat dengan besaran bea keluar? Itu masih dalam proses pembahasan. Minggu depan kita mulai lagi," ujar Teguh.
Terkait dengan pembicaraan bersama Kementerian Keuangan, dari ketua BKF (Badan Kebijakan Fiskal) sendiri sudah datang bertemu dan mereka mengatakan sudah mempersiapkan regulasi. Penjelasan lebih lanjut, bahwasanya regulasi itu juga jadi fokus dibahas bersama dengan Freeport apakah sudah termasuk dalam masukan.
"Peraturan pemerintah? itu nanti berlaku umum untuk mengantisipasi Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kami membuat bukan untuk Freeport, tapi membuat untuk semua, melindungi semua," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia berjalan sesuai rencana dan tidak ada hal yang luar biasa terjadi.
"Tadi malam Pak Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan) sudah melaporkan ke saya. Sampai sekarang perundingan tidak ada hal yang luar biasa," kata Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Baca juga:
Bos besar Freeport diminta 'turun gunung' selesaikan masalah di RI
Cerita Luhut saat beberkan polemik Freeport ke pemerintah AS
Menko Luhut: Pegawai yang dipecat Freeport dapat Rp 2 miliar
Cerita Freeport pecat hampir 1.000 karyawan dan produksi anjlok
PT Freeport pecat 840 karyawan yang ikut aksi mogok kerja