Gaji PNS bakal setara dengan pegawai swasta
Eko Prasodjo menilai PNS harus digaji dengan benar sehingga kinerja dan perilakunya menjadi lebih baik.
Pemerintah akan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai kinerjanya bukan lagi dari tingkat jabatan. Ini dimaksudkan agar kualitas PNS Indonesia menjadi lebih baik.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan PNS lulusan baru atau fresh graduated memiliki gaji setara dengan pegawai swasta yang tingkat jabatannya sama.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Bagaimana cara kerja PNS yang fleksibel diterapkan? Dalam Perpres 21/2023 ditegaskan bahwa pegawai ASN atau PNS dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. Adapun jenis pekerjaan dan pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Siapa yang bertugas membentuk PPS? Panitia Pemungutan Suara, atau yang biasa disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
"Jadi sama-sama lulusan ekonomi 0 tahun, dia kurang lebih punya pendapatan yang sama untuk tingkat jabatan itu. Prinsipnya kita mau menciptakan kompensasi ya, layak ukurannya apa, yaitu fairness dapat gaji yang sesuai dengan jabatannya di swasta, kita ingin itu 90-100 persen," ujar dia saat menghadiri seminar dengan topik membangun birokrat yang berkualitas melalui perubahan di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (16/5).
Menurut dia, para PNS harus digaji dengan benar sehingga kinerja dan perilakunya menjadi lebih baik. Pasalnya, banyak masyarakat yang berpikir gaji PNS masih kecil ketimbang swasta tetapi kerjanya sangat keras.
"Jadi sekarang kita gabungkan sebagai konsep performance base. Jadi gaji disesuaikan dengan kinerja yang dicapai," tegas dia.
Untuk itu, saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan RPP penggajian dengan berdasar pada grading dan step. Jadi walau jabatannya sama tetapi memungkinkan jika gajinya berbeda.
"Grading itu adalah posisi jabatan, beban kerja tanggung jawab dan resiko pekerjaan, step itu adalah step kinerja. Jadi orang itu bisa sama-sama Sekjen, bisa punya grading yang berbeda, karena tergantung kinerja yang dicapai. Bahkan nanti ada annual performance," jelas dia.
Eko menambahkan penilaian kinerja nantinya akan dinilai sesuai individu melalui instansi-instansi kementerian dan lembaga sehingga dapat diketahui kinerja para pegawainya. "Itu per individu dan pimpinan instansi yang menilai," pungkas dia.
(mdk/bmo)