Gandeng Polri, Kemenkeu bakal didik SDM pajak jadi intel
Pendidikan tersebut akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam).
Kementerian Keuangan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan Penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama dalam mengawal penerimaan pajak. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian Keuangan akan meningkatkan kinerja tim intelijen pajak guna mendukung kelancaran penerimaan negara.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, MoU ini merupakan lanjutan dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani pada 8 Maret 2012. Namun, untuk meningkatkan kerja sama tersebut, kedua instansi akan menambahkan ketentuan-ketentuan baru.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Bagaimana rokok merusak paru-paru? Akumulasi zat-zat berbahaya dari asap rokok dalam jangka panjang menyebabkan iritasi dan peradangan kronis pada paru-paru, mengurangi kemampuan organ ini untuk bekerja dengan optimal.
-
Apa yang dikawal ketat oleh Polresta Pekanbaru? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024.
-
Kapan Ponirin Meka meninggal? Pada 10 April 2022, instagram resmi PSSI mengumumkan bahwa salah satu kiper terbaik Indonesia itu telah mengembuskan napas terakhirnya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
"Dalam MoU rekomendasi atas keberhasilan kerjasama Ditjen Pajak dan Polri akan dijabarkan dalam pedoman kerja. Kapolri sudah menunjukkan komitmen. Kita ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan intelijen," kata Bambang di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (19/1).
Dia menjelaskan, pendidikan tersebut akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), dalam rangka pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.
"Kita ingin mengupgrade kemampuan intelijen pajak setara dengan intelijen terbaik di Indonesia. Kami belajar dari sumbernya. Sejauh ini kami sudah mendalami di BIN dan polri," kata dia.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan akan mendukung penuh seluruh program prioritas pemerintah dalam meningkatkan penerimaan keuangan negara.
"Ini menjadi satu program polri, kami memback up apa yang diminta Ditjen Pajak mulai dari pelatihan sampai kegiatan intelijen dan kegiatan lain hingga penyidikan penegakkan hukum. Bisa kita back up karena penerimaan negara jadi prioritas untuk membiayai anggaran pembangunan nasional," kata Badrodin.
Selain penandatanganan dengan Polri, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.
(mdk/sau)