Genjot fee based income dan penerimaan pajak, BTN luncurkan Kartu NPWP Pintar
Salah satu bentuk partisipasi Bank BTN yakni dengan menyediakan pelayanan serta kemudahan terkait perpajakan kepada masyarakat Indonesia termasuk dengan meluncurkan Kartu NPWP BTN Pintar.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) BTN Pintar. Langkah ini diambil untuk mengejar target peningkatan fee based income (FBI) dari seluruh lini bisnis mencapai di atas 25 persen pada akhir tahun nanti. Selain itu, kerja sama ini juga untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.
Direktur Utama Bank BTN, Maryono menjelaskan, kerja sama ini juga mendukung terciptanya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi Bank BTN yakni dengan menyediakan pelayanan serta kemudahan terkait perpajakan kepada masyarakat Indonesia termasuk dengan meluncurkan Kartu NPWP BTN Pintar.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Mengapa BNI meningkatkan kredit ke BUMN? “BUMN akhirnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Kami cukup senang dengan tren ini, karena BUMN masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang cukup dominan di Indonesia," katanya.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
Menurut Maryono, peluncuran Kartu NPWP BTN Pintar akan melengkapi berbagai inovasi Bank BTN dalam rangka transformasi digital yang dilakukan perseroan.
"Kami berharap pelaporan dan pembayaran pajak akan lebih mudah dengan hadirnya kartu ini. Bersama Ditjen Pajak, Bank BTN juga menyediakan layanan e-billing dan berbagai layanan lainnya untuk menciptakan kondisi perpajakan yang lebih baik dan terintegrasi. Berbagai layanan tersebut juga diharapkan akan mendukung pencapaian target pertumbuhan fee based income Bank BTN pada akhir 2018 nanti," jelas Maryono di Jakarta, Senin (14/5).
Dalam kesempatan yang sama, Bank BTN juga menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Ditjen Pajak terkait Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan. Kemitraan ini juga digelar dalam rangka memberikan dukungan penuh kepada Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Adapun, Kartu NPWP BTN Pintar tersebut berupa kartu debit yang akan diisi dengan program kecil (applet Kartu Indonesia 1 (KARTIN1) dari Ditjen Pajak. Di dalam applet tersebut berisikan informasi dasar dari pemegang kartu. Ke depannya, Kartu NPWP BTN Pintar diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung Program Satu Portal Multi Fungsi. Portal ini akan menjadi satu pintu masuk untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah seperti data perpajakan, data kepegawaian, dan data kependudukan lainnya.
Pada tahap awal, Kartu NPWP BTN Pintar akan dimiliki oleh sekitar 2.000 pegawai di kantor pusat Ditjen Pajak sekaligus sebagai tanda pengenal para pegawai lembaga tersebut. Maryono menjelaskan, pihaknya juga akan mengeksplorasi berbagai kerja sama lainnya terutama dalam rangka mendukung program-program Ditjen Pajak.
"Penerapan ini juga akan mendukung Program Gerakan Nasional Non-Tunai di lingkungan Ditjen Pajak karena kartu identitas pegawai juga akan berfungsi sebagai kartu transaksional perbankan," ujar Maryono.
Hingga triwulan I/2018, emiten bersandi saham BBTN tersebut telah menghimpun FBI total senilai Rp 319,55 miliar. Pada periode yang sama, BBTN juga telah menghimpun pendapatan bunga bersih senilai Rp 2,36 triliun atau naik 16,2 persen (yoy) dari Rp 2,03 triliun. Dengan perolehan tersebut, bank spesialis kredit dan pembiayaan perumahan ini mencatatkan perolehan laba bersih senilai Rp 684 miliar per 31 Maret 2018 atau naik 15,13 persen (yoy) dari Rp 594 miliar di periode yang sama tahun lalu.
Baca juga:
Ramai bom Surabaya, Rupiah dan perekonomian diklaim tidak akan makin tertekan
Bank Sampoerna catat peningkatan laba bersih dua digit
Riset: Penerapan sistem GPN perlu dibenahi agar tak hambat industri pembayaran
Gandeng TCASH, BTN incar dana murah Rp 1,5 triliun
BTN target KPR non-subsidi naik di level 24 persen di 2018