Hatta optimis tak ada PHK pekerja tambang usai larangan ekspor
Para pekerja tambang disebut bisa beralih bekerja di smelter.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 soal larangan ekspor mineral mentah diyakini tak menggerus kinerja perusahaan tambang di Indonesia. Alasannya, mayoritas perusahaan sudah memberi komitmen pada pemerintah membangun instalasi pemurnian, alias smelter.
"Kita melihat banyak yang akan selesai di 2014 ini smelternya, ada beberapa sudah dilaporkan. Jadi kita harapkan itu akan berjalan dengan baik di sana," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Senin (13/1).
-
Di mana tepatnya penemuan mineral tersebut? Survei baru yang dilaksanakan The Nippon Foundation bekerja sama dengan Universitas Tokyo menemukan bahwa dasar laut di sekitar pulau Minami-Tori-shima menampung sekitar 610.000 metrik ton kobalt dan 740.000 metrik ton nikel.
-
Di mana fosil kera raksasa ditemukan di Indonesia? Selain itu, salah satu fosilnya ternyata juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di Situs Semedo, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.
-
Di mana fosil rahang raksasa itu ditemukan? Di aliran sungai Florida, tepatnya Sungai Peace dekat kota Arcadia, seorang pemburu fosil, John Kreatsoulas mengungkapkan penemuan yang mengejutkan selama menyelam.
-
Bagaimana fosil kepiting raksasa ini ditemukan? Setelah diamati lebih dekat, ia menyadari bahwa pada cakar tersebut terdapat seekor kepiting besar yang diawetkan dengan sempurna.
-
Dimana pasir dan batu hasil letusan gunung bisa didapatkan? Dampak positif gunung meletus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selain dari segi wisata, bisa melahirkan pula lokasi tambang pasir baru.
-
Kapan patung kepala ular raksasa itu ditemukan? 'Kepala' ular raksasa warna-warni muncul dari bawah gedung fakultas hukum di salah satu universitas di Mexico City, Meksiko, setelah gempa mengguncang wilayah tersebut tahun lalu.
Dengan acuan itu, maka Hatta optimis kekhawatiran bahwa larangan ekspor ore atau gundukan tanah berisi mineral tak akan memicu PHK massal. Sebab, para pekerja tambang bisa beralih bekerja di smelter, sesuai amanat UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang jadi landasan terbitnya PP.
"(Potensi PHK) sudah di-manage. Dalam UU itu dalam penjelasannya kalau dibaca memperhatikan pendapatan negara, keekonomian daerah, dan tenaga kerja. Itu juga jadi satu pertimbangan," kata Hatta.
Pemerintah mengaku tidak akan mundur soal pelarangan ekspor bahan mentah. Jika ada penundaan setelah 12 Januari 2014, hal itu juga dianggap Hatta tidak adil buat perusahaan yang sudah berinvestasi membangun smelter.
"Itu sudah setengah mati, mengolahnya itu investasinya sudah ratusan juta dollar itu, jadi yang (perusahaan) lain ini kalau ditinggalkan enggak boleh," ujarnya.
Sebelumnya, Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi (IMES) mengingatkan bahwa tetap ada potensi pemecatan massal pekerja ketika pemerintah melarang ekspor mentah untuk nikel, bauksit, tembaga, mangan, emas, dan batu bara.
Larangan ini disebut mengancam 10.600 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ketika produksi mereka berkurang, bukan cuma pekerja yang dipangkas. Masyarakat di sekitar tambang juga kena dampak negatif.
"Kehidupan 1 juta buruh tambang, termasuk keluarganya dan ribuan orang dari sektor ikutan yang kehilangan mata pencaharian utama, tampaknya luput dari perhatian pemerintah," kata Direktur Eksekutif IMES Erwin Usman dalam keterangan pers kemarin.
Dia juga tak yakin pada optimisme pemerintah bahwa ribuan perusahaan tambang akan segera membangun smelter untuk menyerap tenaga kerja. Alasan Usman, smelter butuh investasi besar di kisaran USD 2 miliar, ada kerumitan pembebasan lahan.
"Jika tahun ini saja berdiri 60-100 smelter di tengah-tengah kawasan penduduk, senyatanya konflik terbuka yang akan langsung terlihat adalah konflik agraria akibat rebutan lahan dan ruang hidup antara korporasi dan warga," kata Usman.
Baca juga:
Hatta sebut banjir Indonesia disebabkan iklim ekstrem dunia
Hatta kukuh PP minerba bukan pro Freeport dan Newmont
Hatta kembali kesal, Dahlan tak koordinasi soal Pertagas-PGN
Desy Ratnasari dkk deklarasikan relawan 'Rajasa' di Senayan
Hatta: Kita bangsa bodoh kalau tak bisa alihkan subsidi energi