Hingga Agustus, pemerintah catat 400.000 rumah terbangun
Menteri Basuki optimistis target penyediaan 700.000 unit program sejuta rumah pada 2016 bisa tercapai.
Pemerintah Jokowi-JK masih terus mendorong pembangunan program satu juta rumah yang telah dicanangkan sejak 29 April 2015 lalu, guna memastikan tersedianya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga Agustus 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah menyediakan 400.000 unit rumah untuk MBR.
"Tahun ini menurut laporan dari Pak Syarif (Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR) sampai Agustus sudah menyediakan 400.000 unit rumah. Kita terus melakukan upaya penyediaan rumah yang masih dibutuhkan rakyat," kata Menteri Basuki di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (13/8).
Menteri Basuki menambahkan, dengan pencapaian ini, dia yakin bisa melampaui realisasi penyediaan rumah tahun lalu untuk MBR sebanyak 429.875 unit rumah. Bahkan, dia juga optimistis target penyediaan 700.000 unit program sejuta rumah pada 2016 bisa tercapai.
"Kalau pada Agustus ini kita bisa mengadakan 400.000 rumah, mudah-mudahan akhir tahun angka 690.000 yang dicapai pada 2015 akan dapat kita capai, bahkan kita lampaui. Bukan hanya sekadar untuk mengejar target tapi karena memang rumah dibutuhkan oleh rakyat kita, terutama MBR," imbuhnya.
Seperti yang diketahui, Kementerian PUPR mencatat sudah ada 667.668 unit rumah dibangun dalam program sejuta rumah. Di mana total untuk pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 429.875 unit dan perumahan untuk non-MBR 237.793 unit.
Namun, data tersebut belum termasuk jumlah rumah yang dibangun oleh pihak swasta seperti Real Estate Indonesia (REI). Sementara itu, dari total keseluruhan pembangunan rumah baru sebanyak 590.933 unit, sedangkan sebanyak 76.775 unit merupakan rumah swadaya.
Target pembangunan sejuta rumah pada 2016 untuk MBR ditetapkan sebanyak 700.000 unit rumah dan untuk non MBR sebanyak 300.000 unit rumah. Dari 700.000 unit rumah MBR, sejumlah 474.034 unit melalui fasilitas dan bantuan pemerintah dan sisanya melalui pendanaan langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi sejumlah 474.034 unit melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka diperkirakan sebesar Rp. 12,49 triliun (sesuai nota keuangan).
Baca juga:
BTN tawarkan 40.000 rumah subsidi di Indonesia Properti Expo
Pekan depan, pemerintah rencana keluarkan paket kebijakan ke-13
Mengintip Gang Venus di Tambora tak pernah tersentuh sinar matahari
5 Untung rugi investasi di rumah kontrakan
Lokasi favorit pencari properti, Jakarta Selatan belum tergoyahkan
Paska MEA, hunian menengah ke atas jadi incaran investor
SMF target salurkan dana total Rp 26 T hingga akhir tahun
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Apa yang membuat rumah di desa Purwosari menjadi pusat pemerintahan? Lokasinya dinilai strategis sebagai tempat persembunyian para pejuang.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.